Foto: Jawa Pos
Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan tersebut diterapkan juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Adapun ketentuan yang dinyatakan dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan kewajiban anggota Polri dalam menjaga etika kelembagaan dan kehormatan institusi.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie. Sanksi pertama berupa sanksi etika, yakni menyatakan perilakunya sebagai perbuatan tercela. Sementara sanksi kedua berupa tindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.
Putusan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa majelis telah menetapkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan dalam sidang kode etik.
"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia menyatakan akan menempuh upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
"AS menyatakan mengajukan banding," lanjut Isir.
Ahrie menjalani sidang etik setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden. Kasus ini kemudian menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan serta persoalan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penggunaan perangkat dan metode penyadapan.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Ahrie menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara tersebut. Namun, proses banding yang diajukannya masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme internal Polri. Sementara itu, proses penanganan perkara pidana terkait dugaan penyadapan tetap perlu dibedakan dari pemeriksaan pelanggaran kode etik yang telah menghasilkan putusan tersebut.
