Foto: Antara News
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sultan memilih duduk lesehan berhadapan dengan para peserta aksi untuk mendengarkan berbagai tuntutan sekaligus memberikan tanggapan.
Pertemuan berlangsung di tengah penyampaian sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan persoalan sosial, kebebasan sipil, demokrasi, hingga kebijakan pemerintah daerah. Kehadiran Sultan di hadapan demonstran menjadi kesempatan bagi massa untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Sejumlah tuntutan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Massa mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan premanisme, menjamin perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mereka juga menyoroti kebijakan Jaga Warga yang dinilai perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi membatasi ruang demokrasi.
Selain itu, peserta aksi meminta pemerintah mencabut pembatasan kegiatan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Mereka turut mendesak penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida yang hingga kini masih menjadi salah satu isu yang mereka soroti.
Menanggapi kritik terhadap kebijakan Jaga Warga, Sri Sultan menyatakan pemerintah daerah terbuka untuk melakukan evaluasi apabila pelaksanaannya justru menghambat perkembangan demokrasi. Menurut Sultan, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali jika dalam praktiknya mempersulit masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokratis.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan dampak penerapan kebijakan Jaga Warga terhadap ruang kebebasan masyarakat. Evaluasi dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi maupun hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Kehadiran Sultan secara langsung juga memberikan ruang dialog antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Dengan duduk berhadapan bersama demonstran, Sultan mendengarkan berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari tuntutan terkait keamanan dan kesejahteraan hingga kebebasan berekspresi di ruang publik.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena tuntutan massa tidak hanya menyangkut satu kebijakan, tetapi juga mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Yogyakarta. Respons Sultan terhadap kritik kebijakan Jaga Warga pun menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut, terutama terkait kemungkinan evaluasi apabila kebijakan itu dinilai menghambat demokratisasi.
