Foto: Tangkapan Layar Youtube Parlemen
JAKARTA – Komisi III DPR RI secara tegas meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), para legislator mendorong agar perkara tersebut tidak hanya diproses menggunakan pasal terkait penyadapan dan pelanggaran akses elektronik, tetapi juga didalami hingga dugaan tindak pidana makar. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri yang secara khusus membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota dari berbagai fraksi.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri dalam perkara penyadapan yang disebut menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya. DPR meminta kepolisian membuka seluruh fakta, termasuk pihak yang diduga menjadi pengendali, pemberi perintah, serta pihak yang memperoleh manfaat dari operasi tersebut. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa perkara penyadapan ilegal tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran teknis di bidang teknologi informasi semata. Menurutnya, apabila terdapat rangkaian tindakan lain yang bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan, maka seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh berdasarkan ketentuan hukum pidana.
Habiburokhman bahkan meminta agar penyidik mendalami kemungkinan adanya tindakan yang berkaitan dengan upaya merongrong kewibawaan kepala negara. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang membutuhkan pengusutan menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya motif dan kepentingan politik di balik aktivitas tersebut. Komisi III juga menyinggung dugaan rangkaian perbuatan lain yang disebut berkaitan dengan kasus penyadapan. Dugaan tersebut meliputi pengawasan atau surveillance ilegal, pembentukan narasi negatif untuk menyerang karakter seseorang, pengondisian opini publik melalui media sosial, hingga dugaan penggalangan aksi massa untuk melemahkan program pemerintah.
Menurut Habiburokhman, apabila berbagai dugaan tersebut terbukti memiliki keterkaitan dan memenuhi unsur tindak pidana, penyidik perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal terkait makar. Ia secara khusus menyinggung Pasal 160 KUHP sebagaimana disampaikan dalam rapat tersebut. Komisi III menegaskan bahwa siapa pun yang diduga terlibat harus diproses tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan politik. Penegakan hukum, menurut para legislator, harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam, juga meminta Kapolri tidak ragu mendalami dugaan makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut keamanan dan kewibawaan institusi kepresidenan. Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, perbuatan bersama-sama, dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya unsur pidana tersebut.
Suyudi menegaskan bahwa penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari penanganan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik. Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana memiliki unsur yang harus dibuktikan secara tersendiri sehingga penyidik tidak dapat langsung menyimpulkan adanya makar hanya berdasarkan temuan penyadapan. Kapolri juga mengungkapkan bahwa penyidik masih mendalami sasaran dan cakupan dugaan penyadapan tersebut. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, sasaran yang diduga terdampak tidak hanya Presiden, tetapi juga mencakup lingkungan Istana, pejabat kementerian dan lembaga, anggota DPR, gubernur, kapolda, aparat penegak hukum, hingga sejumlah kelompok masyarakat.
Perkara ini sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang kini sedang ditangani kepolisian. Namun, status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Komisi III DPR meminta Polri memastikan pengusutan perkara tidak berhenti pada pihak yang diduga menjalankan aktivitas penyadapan di lapangan. Penyidik juga didorong menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, mengendalikan operasi, maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Transparansi mengenai motif dan konstruksi perkara dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
