Foto: Kompas.com
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut jabatan Wakil Presiden kini mengalami kekosongan dan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian posisi tersebut.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah agenda penting terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
Muzani menjelaskan, salah satu agenda pembahasan adalah penentuan jadwal sidang paripurna MPR. Selain itu, rapat juga akan membahas rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.
Tidak hanya itu, MPR juga akan membahas pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc yang bertugas menyusun draf ketetapan MPR. Kedua tim tersebut dipersiapkan untuk mendukung tahapan pembahasan dan proses kelembagaan dalam menentukan pengganti Wakil Presiden.
Menurut Muzani, setelah menerima surat dari MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri Gibran tidak memuat alasan spesifik mengenai keputusan tersebut. Dalam suratnya, Gibran hanya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Surat pengunduran diri itu sebelumnya diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit dan Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut.
Dengan agenda rapat gabungan yang dijadwalkan pada Jumat, MPR mulai memasuki tahap pembahasan untuk menentukan langkah lanjutan. Proses ini menjadi perhatian karena menyangkut pengisian salah satu jabatan tertinggi dalam pemerintahan serta keberlanjutan kepemimpinan nasional.
MPR kini menghadapi batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, tahapan berikutnya akan bergantung pada hasil rapat gabungan, pengajuan dua nama calon oleh Presiden, serta mekanisme pemilihan yang harus dijalankan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
