Foto: Tempo.co
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan lima tahapan modus dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Rangkaian tindakan yang sedang diusut tersebut diduga bermula dari pemberian perintah penyadapan secara lisan hingga berujung pada penghapusan data elektronik hasil penyadapan.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah aktivitas lain yang diduga dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka.
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Salah satu pihak yang disebut dalam pemaparan Kapolri adalah Ahrie Sonta, yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon).
Dalam rangkaian peristiwa yang dipaparkan, Ahrie diduga menerima perintah penyadapan secara lisan dan kemudian meneruskan instruksi tersebut. Perintah itu disebut tidak dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik sebagaimana mekanisme administrasi yang semestinya menjadi dasar pelaksanaan tindakan penyadapan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian yang diperiksa penyidik untuk menelusuri bagaimana proses penyadapan diduga dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana instruksi tersebut diteruskan. Polisi juga mendalami aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan kegiatan para pihak yang kini berstatus tersangka.
Kapolri menyebut peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal terhadap sistem atau informasi elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Penyelidikan tidak hanya diarahkan pada dugaan tindakan penyadapan, tetapi juga pada kemungkinan adanya upaya menghilangkan jejak digital. Penghapusan data elektronik menjadi salah satu aspek penting yang didalami untuk mengetahui rangkaian peristiwa serta keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pemaparan di hadapan Komisi III DPR tersebut menjadi bagian dari penjelasan Polri mengenai penanganan perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum terhadap sistem komunikasi dan keamanan informasi Presiden. Polisi masih perlu menguraikan lebih lanjut peran masing-masing pihak, termasuk alur pemberian perintah dan pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan.
Meski Kapolri menyebut adanya lima tahapan modus, rincian yang disampaikan dalam keterangan tersebut baru menjelaskan sejumlah bagian dari rangkaian dugaan peristiwa. Seluruh dugaan tindak pidana dan keterlibatan pihak-pihak terkait tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan serta mekanisme peradilan yang berlaku.
