Anggota DPR PKS Bawa Pesan “Gibran Mundur atau Dimundurkan”, Desakan Hak Menyatakan Pendapat Menguat

Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menarik perhatian setelah membawa selembar kertas berisi pesan bernada desakan agar Gibran mundur dari jabatannya atau dimundurkan.

Kertas tersebut dibawa Yanuar seusai mengikuti rapat paripurna DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Tulisan yang terpampang di atas kertas itu berbunyi, "Mas Gibran mundur atau dimundurkan."

Yanuar menjelaskan, aksi membawa pesan tersebut dilakukan karena tidak tersedia sesi interupsi dalam rapat paripurna. Dengan demikian, ia memilih menyampaikan sikapnya melalui tulisan yang dapat terlihat setelah rapat selesai.

Aksi tersebut mencerminkan sikap politik yang disuarakan sebagian anggota DPR terkait polemik Wakil Presiden Gibran. Fraksi PKS sendiri menjadi salah satu pihak yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme DPR untuk merespons persoalan tersebut.

Dorongan penggunaan HMP kini mulai mendapat perhatian di tingkat pimpinan parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang tengah mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan hak tersebut.

Puan menyatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa sidang. Namun, sebelum menentukan langkah lebih lanjut, DPR akan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih berada dalam tahap pengumpulan dukungan dan pembahasan internal di parlemen. Laporan mengenai pengumpulan tanda tangan telah diterima pimpinan DPR, tetapi belum berarti usulan tersebut telah resmi diproses atau menghasilkan keputusan kelembagaan.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaannya memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.

Dengan adanya dorongan dari sejumlah anggota dewan, polemik mengenai Gibran berpotensi terus menjadi pembahasan dalam masa sidang mendatang. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap fraksi-fraksi, dukungan anggota DPR, serta tindak lanjut pimpinan DPR terhadap laporan pengumpulan tanda tangan tersebut.