Foto: Albrita.com
Bupati Siak Afni Zulkifli tak kuasa menahan tangis saat melihat langsung kondisi masyarakat di Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau. Dalam kunjungan pada Jumat, 2 Oktober 2026, Afni mendapati tiga keluarga guru yang selama bertahun-tahun mengabdi di wilayah pelosok harus tinggal bersama dalam satu rumah kayu dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata mengenai masih adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan di wilayah terpencil. Di tengah luasnya wilayah Kabupaten Siak dan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki, masih terdapat tenaga pendidik yang harus menjalani kehidupan dengan keterbatasan fasilitas tempat tinggal.
Tangis Afni pecah ketika melihat langsung rumah yang ditempati para guru tersebut. Ia mengaku selama ini banyak persoalan masyarakat di pelosok hanya diterimanya melalui laporan, sehingga melihat kondisi tersebut secara langsung memberikan gambaran berbeda mengenai tantangan yang dihadapi warga.
“Ya Allah,” ujar Afni dengan suara bergetar ketika melihat kondisi para guru dan masyarakat di Dusun Mungkal.
Afni menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar memperoleh pelayanan dasar yang layak. Ia menyebut persoalan tersebut bukan hanya mengenai rumah guru, tetapi juga menyangkut akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat permukiman.
Salah satu persoalan yang mencolok adalah belum tersedianya bus sekolah. Akibatnya, sejumlah siswa harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk berangkat dan pulang sekolah. Waktu perjalanan mereka disebut dapat mencapai hampir dua jam.
Kondisi tersebut membuat akses menuju sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi para pelajar di Dusun Mungkal. Keterbatasan sarana transportasi juga membuat perjalanan siswa menjadi lebih berat, terutama bagi mereka yang harus menempuh jarak jauh setiap hari.
Selain transportasi, kebutuhan pendidikan lainnya juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Afni mengakui masih terdapat kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi di wilayah pelosok tersebut, termasuk fasilitas pendukung bagi guru dan siswa.
Pemerintah Kabupaten Siak kini mulai mengupayakan pembangunan rumah yang lebih layak bagi para guru di Dusun Mungkal. Pembangunan tersebut mendapat dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Bagi para guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di wilayah tersebut, keberadaan rumah yang layak bukan sekadar persoalan fasilitas. Tempat tinggal yang memadai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Persoalan di Dusun Mungkal sekaligus memperlihatkan tantangan yang dihadapi Pemkab Siak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. Pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa Siak tengah menghadapi tekanan anggaran akibat perubahan transfer dari pemerintah pusat dan berbagai kebutuhan pembangunan yang harus tetap dipenuhi.
Tekanan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Pemkab Siak menerima rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2027 dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemkab Siak, DBH Migas untuk 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp40 miliar. Angka itu jauh di bawah penerimaan yang pada periode sebelumnya pernah mencapai sekitar Rp400 miliar.
Bupati Afni kemudian mempertanyakan dasar perhitungan alokasi tersebut. Ia meminta Kementerian Keuangan membuka data dan formula yang digunakan dalam menentukan besaran DBH bagi daerah penghasil migas.
Menurut Pemkab Siak, penurunan tersebut menjadi persoalan serius karena pemerintah daerah masih harus membiayai berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di kampung-kampung serta wilayah terpencil.
Afni juga menyebut Siak telah lama menjadi salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi. Karena itu, ia meminta agar kondisi masyarakat di daerah penghasil turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembagian penerimaan migas.
Pemkab Siak berencana menyurati pemerintah pusat dan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk memperoleh penjelasan mengenai rancangan alokasi DBH Migas 2027. Pemkab juga berharap masih tersedia ruang untuk menyampaikan kondisi daerah sebelum alokasi tersebut ditetapkan secara final.
Selain persoalan proyeksi DBH 2027, Afni menyampaikan bahwa Siak masih menunggu pembayaran kurang bayar DBH yang menurut pemerintah daerah telah terutang sejak 2023. Nilainya diproyeksikan sekitar Rp140 miliar dan disebut akan dialokasikan pada 2027.
Bagi Afni, kebutuhan masyarakat di wilayah seperti Dusun Mungkal menunjukkan bahwa persoalan transfer ke daerah tidak hanya berkaitan dengan angka dalam dokumen anggaran. Besaran anggaran pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Kondisi tiga keluarga guru yang tinggal bersama dalam satu rumah kayu menjadi salah satu potret persoalan tersebut. Di sisi lain, perjalanan siswa yang memakan waktu hingga hampir dua jam untuk pergi dan pulang sekolah menunjukkan bahwa akses pendidikan di wilayah pelosok masih membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Siak kini dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil dan menjaga kemampuan fiskal daerah agar program pembangunan tetap berjalan.
Bagi Afni, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan dasar. Kunjungan ke Dusun Mungkal menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah bukan hanya tentang proyek besar, tetapi juga tentang memastikan guru memiliki tempat tinggal yang layak dan anak-anak dapat bersekolah dengan akses yang aman dan memadai.
Tangisan Afni di Dusun Mungkal pun menjadi gambaran emosional dari persoalan yang lebih besar: masih adanya kesenjangan pelayanan dasar di wilayah pelosok ketika pemerintah daerah pada saat yang sama harus menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas.
