Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) tidak hanya mengatur perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, mulai dari narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berkedok investasi dan perjalanan ibadah haji maupun umrah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aturan baru tersebut adalah masuknya perjudian daring atau judi online sebagai tindak pidana yang asetnya dapat dikenai perampasan. Ketentuan ini memperluas cakupan penanganan aset hasil kejahatan, terutama tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat luas.
Berdasarkan draf UU Perampasan Aset yang diterima kumparan, pengaturan mengenai jenis tindak pidana tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3). Pasal ini memuat sejumlah kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan undang-undang.
Selain korupsi, tindak pidana yang termasuk dalam cakupan tersebut antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang. Regulasi ini juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi maupun yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Penjelasan Pasal 4 ayat (3) secara khusus mempertegas bahwa penipuan dan penggelapan yang dimaksud dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan. Di antaranya perjudian daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta tindak pidana yang berkaitan dengan aset kripto.
Masuknya judi online dalam penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa hasil kejahatan dari aktivitas perjudian daring dapat menjadi objek penelusuran dan perampasan aset apabila memenuhi persyaratan hukum. Begitu pula dengan praktik penipuan investasi dan perjalanan ibadah yang kerap memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau korban dalam jumlah besar.
Penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang secara eksplisit disebut dalam penjelasan undang-undang. Dengan demikian, aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat ditangani melalui mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hanya melalui proses pemidanaan terhadap pelaku.
Dalam pelaksanaannya, UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme perampasan. Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang terpenuhi.
Mekanisme tanpa putusan pidana tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil aset secara sembarangan. Prosesnya tetap harus mengikuti prosedur hukum serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi. Ketentuan ini antara lain ditujukan untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset belum langsung berlaku pada hari pengesahan. Berdasarkan ketentuan dalam draf, undang-undang tersebut baru mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk dua lembaga yang menjadi bagian dari pelaksanaannya, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas.
Badan Pengelola Aset nantinya bertanggung jawab menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, hingga penjualan aset hasil rampasan. Sementara itu, Badan Pengawas memiliki tugas mengawasi tahapan perampasan dan pengelolaan aset agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dengan cakupan tindak pidana yang lebih luas, UU Perampasan Aset tidak hanya diarahkan untuk menangani hasil korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang menghasilkan keuntungan ilegal dan merugikan masyarakat. Penerapan aturan ini nantinya diharapkan dapat memperkuat upaya penelusuran serta pengambilalihan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.