Memuat berita

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri

18 November 2026
5

JAKARTA - Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ia dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Kasus yang melilitnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Putusan ini menjadi akhir dari proses penanganan etik di internal Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keputusan tersebut. Ia mengungkapkan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Eko Hadi.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Trunoyudo. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).

Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi menilai Eko Hadi melakukan tindakan tercela. Penilaian tersebut menjadi dasar penjatuhan sanksi terberat. Pelanggaran etik yang terbukti berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan ilegal. Putusan PTDH resmi dijatuhkan berdasarkan hasil sidang tersebut. Eko Hadi Santoso menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Ia tidak menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Upaya banding menjadi hak yang dapat ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku. Proses hukum etik masih berlanjut ke tahap berikutnya.

Sebelumnya, Eko Hadi ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia termasuk dalam empat perwira tinggi Polri yang dijadikan tersangka. Kasus tersebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari perkara tersebut. Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan sanksi administratif terberat di lingkungan Polri. Keputusan ini dijatuhkan setelah proses sidang kode etik selesai. Majelis menilai perbuatan Eko Hadi termasuk tindakan tercela. Statusnya sebagai perwira tinggi tidak menghalangi penjatuhan sanksi.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan jenis sanksi yang diterima Eko Hadi. Di Gedung Propam Polri, ia secara resmi mengumumkan PTDH. Kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi latar belakang pelanggaran etik. Putusan tersebut sudah dibacakan dalam sidang KKEP.

Meskipun dijatuhi PTDH, Eko Hadi memilih melawan melalui banding. Pernyataan banding disampaikan setelah putusan dijatuhkan. Ia masih memiliki ruang untuk menguji keputusan majelis hakim etik. Proses banding akan berjalan sesuai ketentuan internal Polri.

Kasus penyadapan ilegal yang menjerat Eko Hadi melibatkan empat perwira tinggi. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap berbagai pihak. Pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha menjadi target. Nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto ikut masuk dalam dugaan tersebut. Sidang kode etik terhadap Eko Hadi menghasilkan kesimpulan adanya tindakan tercela. Majelis hakim KKEP kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada 17 November 2026. Polri memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Pelanggaran etik terkait dugaan penyadapan ilegal menjadi dasar utama putusan. Eko Hadi yang sebelumnya berpangkat Inspektur Jenderal harus menerima sanksi terberat. PTDH berarti ia diberhentikan dari dinas kepolisian tanpa hormat. Status kepegawaiannya di Polri berakhir melalui keputusan tersebut. Pengumuman oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri menjadi konfirmasi resmi. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan sanksi di Gedung Propam. Kasus yang berawal dari dugaan penyadapan terhadap Presiden berlanjut ke ranah etik. Empat perwira tinggi sebelumnya sudah berstatus tersangka.

Eko Hadi Santoso kini menghadapi dua proses sekaligus. Di satu sisi ia sudah dijatuhi PTDH, di sisi lain masih berstatus tersangka. Upaya banding atas putusan etik akan menentukan status administratifnya. Sementara proses pidana terkait penyadapan ilegal masih berjalan.

Tag

Memuat tag berita...