Foto: Kumparan.com
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai mendeportasi 15 warga negara (WN) Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman online (pinjol) di Bali. Belasan warga negara asing tersebut diketahui bekerja sebagai admin layanan pinjaman daring di sebuah vila yang berlokasi di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menjelaskan bahwa deportasi terhadap 15 warga Malaysia tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11), sedangkan delapan orang lainnya dideportasi pada Jumat (6/11).
Seluruh warga negara asing tersebut dipulangkan menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelum diamankan, mereka diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry dengan indeks D1. Namun, izin tersebut diduga disalahgunakan karena mereka justru melakukan aktivitas pekerjaan sebagai pengelola administrasi pinjaman daring selama berada di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, 15 WN Malaysia tersebut menjalankan aktivitas administrasi pinjaman pribadi secara daring dengan menyasar pelanggan yang berada di luar wilayah Indonesia. Mereka diduga mengoperasikan layanan pinjaman melalui sebuah vila di Bali yang dijadikan tempat menjalankan kegiatan tersebut.
Dalam menjalankan bisnisnya, kelompok tersebut memanfaatkan media sosial Facebook untuk mempromosikan jasa pinjaman. Iklan yang dipublikasikan kemudian diarahkan ke sejumlah nomor WhatsApp agar calon pelanggan dapat menghubungi pengelola dan mengajukan pinjaman.
Besaran bunga pinjaman yang ditawarkan disebut mencapai 20 hingga 30 persen. Penentuan bunga dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap profil masing-masing pelanggan. Praktik tersebut menjadi salah satu temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa aktivitas pinjaman daring tersebut tidak hanya melibatkan promosi melalui media sosial, tetapi juga pengelolaan administrasi dan komunikasi dengan calon peminjam. Seluruh kegiatan itu dilakukan dari Bali, meskipun pelanggan yang menjadi sasaran berada di luar Indonesia.
Pihak Imigrasi Ngurah Rai kemudian mengambil tindakan deportasi karena aktivitas yang dilakukan para warga negara asing tersebut tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang mereka miliki. Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry indeks D1 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan bisnis yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan keimigrasian.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pengawasan aktivitas warga negara asing di Bali, khususnya terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan kegiatan usaha. Imigrasi menegaskan pentingnya kepatuhan setiap warga negara asing terhadap tujuan kedatangan dan ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia.
