Memuat berita

Dirjen Pajak Buka Suara soal Isu Pembalut Kena Pajak, Bimo Wijayanto Tegaskan yang Dikenakan Adalah Nilai Tambah

13 November 2026
23

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, angkat bicara menanggapi ramainya kabar mengenai pembalut yang disebut-sebut akan dikenakan pajak. Ia menegaskan bahwa pengenaan pajak yang dimaksud berkaitan dengan pertambahan nilai dalam transaksi barang tersebut, bukan berarti pembalut menjadi objek pajak dengan perlakuan khusus seperti yang ramai diperbincangkan.

Pernyataan Bimo muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap isu perpajakan produk kebutuhan sehari-hari, termasuk pembalut yang banyak digunakan perempuan. Kabar tersebut memicu beragam tanggapan karena pembalut merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan secara rutin dan berkaitan langsung dengan pengeluaran rumah tangga.

Bimo menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pajak perlu melihat mekanisme pengenaan pajak atas pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa dalam proses transaksi, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ia juga memastikan Direktorat Jenderal Pajak terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan kebijakan perpajakan agar penerapannya dapat dipahami dengan baik dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Isu pembalut kena pajak menjadi perhatian karena menyangkut produk yang memiliki peran penting dalam kebutuhan kesehatan dan kebersihan perempuan. Perbincangan mengenai kemungkinan beban pajak pada produk tersebut pun mendorong masyarakat mempertanyakan apakah kebijakan yang berlaku akan berdampak terhadap harga jual di pasaran.

Meski demikian, penjelasan Bimo menekankan bahwa pajak yang dimaksud berkaitan dengan nilai tambah. Untuk memahami dampak kebijakan secara lebih menyeluruh, masyarakat perlu melihat ketentuan PPN yang berlaku, termasuk mekanisme pemungutan dan perlakuan perpajakan terhadap barang kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tetap mendengarkan pandangan berbagai pihak terkait kebijakan perpajakan. Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh di tengah beredarnya informasi mengenai pembalut yang disebut terkena pajak, sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai mekanisme pengenaan PPN.

Tag

Memuat tag berita...