Foto: Warta Ekonomi
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Bahlil menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengaturan maupun pelaksanaan penyadapan tersebut. Ia bahkan mengaku dirinya juga menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Bantahan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mempertanyakan bagaimana mungkin dirinya dituding ikut mengatur penyadapan jika telepon pribadinya sendiri disebut turut disadap.
"Bagaimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya sendiri disadap?" kata Bahlil.
Bahlil juga menyoroti beredarnya cerita mengenai pertemuan selama tiga jam antara seorang ketua umum partai politik dan sejumlah jenderal, yang disebut-sebut berlangsung beberapa jam sebelum para tersangka kasus penyadapan ditangkap. Ia menyebut informasi yang kemudian dikaitkan dengan dirinya itu sebagai cerita yang dibuat-buat dan tidak berdasar.
Menurut Bahlil, pada awalnya ia tidak terlalu mempersoalkan kabar tersebut karena tidak menyebutkan secara jelas siapa ketua umum partai yang dimaksud. Namun, setelah mengetahui tudingan itu mulai diarahkan kepadanya, ia merasa perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.
Ia menilai tuduhan tersebut bukan persoalan ringan karena dapat membentuk persepsi negatif terhadap dirinya maupun Partai Golkar. Karena itu, Bahlil meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut menunjukkan bukti dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahlil juga meminta kepolisian mengusut tuntas informasi mengenai dugaan pertemuan tersebut, sekaligus mengungkap fakta yang sebenarnya. Ia menyatakan tidak keberatan apabila keterlibatannya diperiksa sepanjang dilakukan berdasarkan bukti yang jelas.
Selain membantah tudingan, Bahlil menegaskan dukungannya terhadap pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Menurutnya, perkara tersebut harus dibuka secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi dan tuduhan yang merugikan pihak-pihak tertentu.
Kasus penyadapan itu sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan sebelumnya, tiga perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Hingga kini, motif dugaan penyadapan masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Polri diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana praktik tersebut dilakukan, serta apakah terdapat pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pertemuan sebelum penangkapan para tersangka.
Bantahan Bahlil pun menambah perhatian publik terhadap perkembangan kasus tersebut. Di tengah beredarnya berbagai spekulasi, pembuktian melalui proses hukum menjadi penting agar tuduhan terhadap seseorang tidak berkembang menjadi kesimpulan sebelum didukung fakta dan bukti yang sah.
