Memuat berita

Prabowo Wajib Bentuk Dua Badan Baru agar UU Perampasan Aset Berlaku, Ini Tugas dan Kewenangannya

19 November 2026
15

Presiden Prabowo Subianto diwajibkan membentuk dua badan baru sebagai bagian dari persiapan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas yang memiliki tugas berbeda dalam memastikan proses perampasan serta pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ketentuan pembentukan dua badan tersebut tercantum dalam draf UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Kehadiran kedua lembaga ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan aturan baru, terutama dalam mengelola barang rampasan sekaligus mengawasi seluruh proses perampasan aset agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan draf UU yang diterima, Badan Pengelola Aset memiliki tanggung jawab utama menangani aset yang telah dirampas melalui proses hukum. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, hingga penjualan aset hasil rampasan.

Dengan kewenangan tersebut, badan ini tidak hanya bertugas menyimpan barang yang telah disita atau dirampas, tetapi juga memastikan aset tersebut tetap terjaga nilai dan manfaat ekonominya. Pengelolaan yang baik diperlukan agar aset tidak mengalami penurunan nilai, rusak, terbengkalai, atau kehilangan manfaat selama berada dalam penguasaan negara.

Badan Pengelola Aset juga diwajibkan menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR RI setiap enam bulan sekali. Kewajiban pelaporan berkala tersebut dimaksudkan agar pengelolaan aset hasil rampasan dapat dipantau oleh pemerintah dan parlemen, termasuk dalam hal pemeliharaan maupun pemanfaatan nilai ekonominya.

Sementara itu, badan kedua yang harus dibentuk adalah Badan Pengawas. Lembaga ini diatur dalam Pasal 61 UU Perampasan Aset dan memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan proses perampasan aset hingga pengelolaannya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan aparat tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

Dalam ketentuan tersebut, Badan Pengawas terdiri atas lima orang anggota. Mereka akan menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menjalankan tugas pengawasan dalam maksimal dua periode jabatan.

Selain mengawasi tahapan perampasan aset, Badan Pengawas juga memiliki kewenangan menyusun kode etik dan menegakkannya apabila terjadi pelanggaran. Ketentuan ini mencakup pengawasan terhadap penyidik maupun jaksa pengacara negara yang terlibat dalam proses perampasan aset.

Mengenai kewajiban pelaporan, Pasal 62 ayat (3) mengatur bahwa Badan Pengawas harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset secara berkala satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.

Pengaturan mengenai dua badan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada kewenangan mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi tersebut juga menyiapkan mekanisme pengelolaan dan pengawasan agar aset yang telah dirampas dapat ditangani secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku setelah keputusan rapat paripurna. Berdasarkan ketentuan dalam draf undang-undang, regulasi tersebut baru mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola Aset serta Badan Pengawas terbentuk.

Artinya, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan persiapan sebelum seluruh ketentuan dalam UU tersebut dapat diterapkan. Pembentukan kedua badan menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan agar mekanisme perampasan, pengelolaan, dan pengawasan aset dapat berjalan sesuai amanat undang-undang.

Tag

Memuat tag berita...