Memuat berita

Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih Jadi Sorotan Gugatan di MK

18 November 2026
5

JAKARTA - Jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mencapai 48 hingga 49 kementerian menjadi salah satu sorotan dalam gugatan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi. Struktur pemerintahan yang luas tersebut memicu perhatian publik dan menjadi latar belakang pengujian konstitusional. Dua warga negara kemudian menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan ketentuan terkait.

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama mengajukan gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pasal tersebut menghapus batas maksimal jumlah kementerian yang sebelumnya diatur. Para pemohon menilai penghapusan batas membuka ruang perluasan struktur pemerintahan tanpa kendali yang jelas. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah menteri maksimal 34 orang. Angka tersebut merujuk pada ketentuan yang berlaku pada pemerintahan sebelumnya. Pembatasan dinilai penting untuk menjaga efisiensi dan mencegah pembengkakan birokrasi secara berlebihan.

Menurut para pemohon, tidak adanya batas jumlah menteri berpotensi memperbesar belanja birokrasi. Penambahan kementerian menjadi dampak langsung yang dikhawatirkan. Jumlah menteri dan wakil menteri yang bertambah juga akan meningkatkan beban anggaran negara. Lembaga baru yang terbentuk akibat perluasan struktur turut menjadi perhatian. Seluruh penambahan tersebut dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Para pemohon menekankan risiko fiskal dari ketiadaan batas maksimal jumlah kementerian.

Gugatan tersebut resmi tercatat di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 429/PUU-XXIV/2026. Pencatatan dilakukan pada 16 November 2026. Proses pengujian konstitusional terhadap Pasal 15 UU Kementerian Negara pun dimulai sejak tanggal tersebut. Kabinet Merah Putih dengan 48 hingga 49 kementerian menjadi konteks utama gugatan. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang dibatasi. Penghapusan batas maksimal melalui undang-undang baru dipersoalkan oleh dua warga negara tersebut.

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama menekankan pentingnya mengembalikan pembatasan. Mereka berargumen bahwa ketentuan tanpa batas berpotensi menimbulkan inefisiensi. Permintaan agar jumlah menteri dibatasi 34 orang menjadi petitum utama dalam gugatan. Potensi pembengkakan belanja birokrasi menjadi argumen sentral para pemohon. Penambahan kementerian, menteri, wakil menteri, hingga lembaga baru dinilai akan membebani APBN. Gugatan di Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan kepastian hukum terkait batasan tersebut.

Perkara Nomor 429/PUU-XXIV/2026 menandai dimulainya proses judicial review. Mahkamah Konstitusi akan menguji apakah penghapusan batas maksimal jumlah kementerian bertentangan dengan prinsip konstitusi. Isu efisiensi pemerintahan dan beban anggaran menjadi fokus perhatian. Jumlah kementerian yang mencapai 48 hingga 49 dalam Kabinet Merah Putih memperkuat alasan diajukannya gugatan. Para pemohon ingin agar struktur pemerintahan kembali terkendali melalui pembatasan yang jelas. Ketentuan lama yang membatasi 34 menteri menjadi acuan yang diminta.

Tidak adanya batas dinilai membuka peluang perluasan tanpa perhitungan matang. Belanja birokrasi berpotensi meningkat signifikan dan membebani keuangan negara. Gugatan ini menjadi upaya untuk mengantisipasi dampak jangka panjang terhadap APBN. Mahkamah Konstitusi kini memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024. Dua warga negara telah menempuh mekanisme yang tersedia. Hasil pengujian akan menentukan apakah batas maksimal jumlah kementerian perlu dikembalikan.

Tag

Memuat tag berita...