Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) turut mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan informasi mengenai aset hasil tindak pidana. Melalui ketentuan tersebut, setiap orang maupun instansi yang menyampaikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, digugat melalui tata usaha negara, ataupun dituntut secara pidana.
Ketentuan perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 15 draf UU Perampasan Aset. Aturan ini berada dalam bagian yang mengatur proses penelusuran aset, salah satu tahapan penting untuk mengidentifikasi dan melacak harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam proses penelusuran tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta dokumen dan informasi dari berbagai pihak. Permintaan informasi dapat ditujukan kepada orang perseorangan, instansi pemerintah, maupun instansi terkait lainnya, termasuk lembaga perbankan yang memiliki data mengenai aset atau transaksi keuangan.
Pasal 15 secara khusus memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang memenuhi permintaan informasi tersebut selama mereka bertindak dengan iktikad baik. Dengan adanya perlindungan ini, pemberi informasi tidak perlu menghadapi ancaman gugatan maupun tuntutan hukum hanya karena telah membantu proses penelusuran aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam draf aturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, maupun dituntut secara pidana. Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kelancaran pengumpulan informasi dalam proses penelusuran aset.
Perlindungan tersebut dinilai penting karena penelusuran aset hasil tindak pidana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki akses terhadap dokumen dan data keuangan. Informasi dari lembaga pemerintah, perbankan, maupun pihak lain dapat membantu penyidik mengidentifikasi keberadaan, kepemilikan, serta keterkaitan suatu aset dengan dugaan tindak pidana.
Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, pihak yang diminta memberikan informasi berpotensi merasa khawatir menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Karena itu, ketentuan dalam Pasal 15 memberikan kepastian bagi pihak yang membantu penyidik sepanjang informasi disampaikan dengan iktikad baik.
Meski demikian, perlindungan dalam pasal tersebut secara tegas dikaitkan dengan unsur iktikad baik. Artinya, ketentuan itu tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum tanpa batas bagi setiap pihak yang memberikan informasi. Unsur iktikad baik tetap menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bagian dari upaya membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penelusuran dan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Selain mengatur kewenangan penyidik, regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai perlindungan pihak yang membantu proses penegakan hukum melalui pemberian informasi.