Foto: BPMI Setpres
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Pernyataan Yusril tersebut menandai perkembangan baru dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran yang selama ini menjadi perhatian publik. Pencabutan dokumen yang diterbitkan pada 2019 itu dinilai memiliki konsekuensi administratif dan hukum, terutama karena surat tersebut sebelumnya menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Yusril menjelaskan, pencabutan dilakukan secara resmi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut secara khusus mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Keputusan pencabutan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan kasasi MA yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut setelah gugatan yang diajukan Subhan Palal dikabulkan.
Menurut Yusril, setelah keputusan pencabutan diterbitkan, tidak ada lagi dasar hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat penyetaraan pendidikan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak boleh mengabaikan keputusan lembaga peradilan.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril juga menegaskan bahwa pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif biasa. Menurutnya, langkah Kemendikdasmen merupakan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia turut menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), terdapat ketentuan mengenai pihak yang memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Yusril berpandangan bahwa pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan PK dalam perkara tersebut sehingga tidak tersedia upaya hukum untuk mempertahankan surat penyetaraan yang telah dibatalkan MA.
Lebih jauh, Yusril menilai pencabutan surat penyetaraan pendidikan tersebut memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Pasalnya, persyaratan pendidikan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurut Yusril, apabila dokumen penyetaraan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan telah dibatalkan, maka pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran perlu dilihat kembali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan kembali pembahasan mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden. Namun, persoalan pencabutan surat penyetaraan tidak serta-merta menjadikan Gibran otomatis kehilangan jabatan wakil presiden. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui, termasuk proses pembuktian dan keterlibatan lembaga negara sesuai kewenangan masing-masing. Pandangan Yusril mengenai konsekuensi jabatan tersebut merupakan penafsiran hukum yang disampaikannya sebagai Menko Kumham Imipas.
Di sisi lain, putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan tersebut menjadi dasar bagi Kemendikdasmen untuk menerbitkan keputusan pencabutan. Dengan demikian, persoalan yang sebelumnya berkembang melalui gugatan administrasi kini memasuki tahapan baru yang berpotensi berdampak terhadap pembahasan persyaratan pencalonan wakil presiden. Perkembangan ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya muncul dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejumlah pihak telah mendorong pembahasan melalui mekanisme parlemen, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Yusril berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan MA merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta kewajiban pemerintah untuk mematuhi keputusan lembaga peradilan.
