Foto: Kumparan/Nasywa Athifah
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui penggunaan hak angket DPR RI kembali menjadi sorotan politik nasional. Isu tersebut terus bergulir dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan anggota dewan dari berbagai fraksi. Pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden tersebut disebut berlangsung serius. Situasi ini membuat dinamika politik di parlemen semakin menarik perhatian publik, terlebih karena DPR RI akan segera memasuki masa sidang yang berpotensi menjadi momentum pembahasan berbagai isu strategis nasional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa wacana tersebut memang menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di lingkungan parlemen. Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket bukan sekadar pembicaraan biasa, melainkan telah menjadi perhatian sejumlah anggota dewan. Meski demikian, perkembangan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan. Setiap langkah politik maupun konstitusional masih harus melalui mekanisme dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah berkembangnya wacana tersebut, Fraksi Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi. Habiburokhman menyampaikan bahwa partainya masih menunggu arahan dan keputusan melalui rapat internal fraksi. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026, seiring dimulainya kembali masa sidang DPR RI. Dengan demikian, posisi resmi Gerindra mengenai wacana hak angket dan kemungkinan pemakzulan Gibran masih menunggu pembahasan bersama di tingkat fraksi.
Sikap Gerindra menjadi perhatian karena partai tersebut merupakan bagian penting dari kekuatan politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan yang nantinya diambil fraksi tentu akan menjadi salah satu perkembangan penting dalam membaca arah dukungan politik di parlemen. Namun, hingga ada pernyataan resmi, belum dapat dipastikan apakah Gerindra akan mendukung, menolak, atau mengambil sikap lain terhadap wacana penggunaan hak angket tersebut.
Hak angket sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI yang memungkinkan parlemen melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Penggunaannya memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, wacana penggunaan hak angket tidak serta-merta membuat seorang pejabat negara dapat langsung diberhentikan dari jabatannya.
Dalam konteks pemakzulan Wakil Presiden, proses pemberhentian memiliki mekanisme konstitusional yang lebih panjang dan ketat. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus didasarkan pada alasan yang telah ditentukan konstitusi, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai tahapan yang diatur dalam konstitusi.
Oleh karena itu, apabila wacana hak angket benar-benar ditindaklanjuti, DPR harus terlebih dahulu menjalankan prosedur kelembagaan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Hak angket dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus sarana penyelidikan parlemen, tetapi hasilnya tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusional, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Perkembangan isu ini diperkirakan akan semakin menarik ketika masing-masing fraksi mulai menyampaikan sikap politiknya dalam masa sidang mendatang. Sikap partai-partai di parlemen akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah wacana tersebut hanya berhenti sebagai perdebatan politik atau berkembang menjadi langkah kelembagaan yang lebih konkret. Publik pun menantikan penjelasan dari para pimpinan fraksi mengenai dasar, tujuan, serta urgensi penggunaan hak angket terhadap persoalan yang dikaitkan dengan Wakil Presiden.
Di sisi lain, dinamika tersebut juga menjadi ujian bagi hubungan antarkekuatan politik di parlemen. Perbedaan pandangan antarfraksi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, selama seluruh proses dijalankan berdasarkan aturan hukum dan kepentingan konstitusional. Setiap keputusan yang diambil DPR harus memiliki landasan yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai hak angket tidak semestinya hanya menjadi pertarungan kepentingan politik, tetapi juga harus mencerminkan fungsi pengawasan parlemen terhadap penyelenggaraan negara.
Kini, perhatian publik tertuju pada rapat Fraksi Gerindra yang dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026. Keputusan internal partai tersebut dinantikan untuk mengetahui arah sikap politik Gerindra terhadap wacana hak angket DPR dan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Meski pembahasan disebut berlangsung serius, belum ada keputusan resmi yang memastikan proses pemakzulan akan berjalan. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada sikap masing-masing fraksi, pemenuhan persyaratan konstitusional, serta mekanisme kelembagaan yang berlaku di DPR RI.
