Foto: Instagram @ahmadmuzani2
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) tidak serta-merta membuat seluruh hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya berakhir. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gibran berpotensi tetap memperoleh uang pensiun bulanan serta sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden. Besaran uang pensiun yang menjadi perhatian publik diperkirakan mencapai Rp20.160.000 setiap bulan. Angka tersebut merupakan 100 persen dari gaji pokok terakhir wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketentuan mengenai pensiun tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Aturan itu menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan pensiun dengan besaran 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat. Untuk menghitung nominal pensiun Gibran, dasar perhitungannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut, gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan mengenai gaji pokok wakil presiden, besarannya adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, perhitungannya adalah empat dikalikan Rp5.040.000 sehingga menghasilkan Rp20.160.000 per bulan. Artinya, apabila pemberhentian Gibran ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat dan seluruh persyaratan administratif terpenuhi, ia berhak memperoleh pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta setiap bulan. Nilai tersebut merupakan pensiun pokok, sehingga tidak boleh disamakan dengan total keseluruhan fasilitas dan tunjangan yang masih menjadi haknya.
Selain pensiun pokok, Gibran juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Besaran keseluruhan tunjangan tidak dapat dipastikan hanya dari perhitungan pensiun pokok. Fasilitas berikutnya adalah biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Artinya, negara masih memberikan dukungan pembiayaan kebutuhan rumah tangga tertentu kepada mantan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya itu, seluruh biaya perawatan kesehatan Gibran beserta keluarganya juga menjadi tanggungan negara. Fasilitas kesehatan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang secara khusus diatur bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Hak lainnya adalah memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Rumah tersebut merupakan fasilitas milik negara yang disediakan bagi mantan wakil presiden, bukan pemberian hak kepemilikan pribadi atas aset negara.
Selain rumah, Gibran juga berhak mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Fasilitas kendaraan tersebut diberikan untuk menunjang kebutuhan mobilitas mantan wakil presiden setelah tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan. UU Nomor 7 Tahun 1978 bahkan mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 dan menjadi bagian dari fasilitas administratif yang dapat diperoleh setelah seseorang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Mengenai waktu pencairan, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Dengan demikian, pemberian hak tersebut mengikuti tanggal efektif pemberhentian dan penyelesaian administrasi yang diperlukan. Namun, hak pensiun tersebut bukan berarti pembayaran akan terus berlangsung tanpa ketentuan. Berdasarkan Pasal 10, pembayaran pensiun dan sejumlah fasilitas terkait dihentikan apabila mantan wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden. Sementara itu, apabila penerima meninggal dunia, undang-undang juga mengatur hak pensiun janda atau duda yang sah sebesar 50 persen dari pensiun terakhir.
Ketentuan mengenai hak keuangan mantan wakil presiden ini menjadi perhatian setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima keputusan tersebut. Meski demikian, pemberian hak pensiun tetap harus mengikuti penetapan pemberhentian secara resmi. Publik kini tidak hanya menyoroti proses pengisian jabatan wakil presiden yang baru, tetapi juga bagaimana negara melaksanakan ketentuan hak keuangan dan fasilitas bagi mantan pejabat tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan.
