Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, membantah terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ia menyebut pungutan uang dalam proses pengurusan izin tinggal tersebut sudah berlangsung sejak sebelum 2018 dan mengklaim telah berupaya menghentikan praktik tersebut saat menjabat.
Silmy menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukannya adalah menginisiasi pembuatan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Sistem tersebut dirancang untuk mengurangi pertemuan langsung antara petugas imigrasi dan pihak yang mengurus izin tinggal WNA.
Menurut Silmy, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari upayanya mencegah praktik pungutan yang dinilai bermasalah dalam pelayanan keimigrasian. Ia menegaskan bahwa dirinya justru berupaya melawan praktik tersebut, bukan terlibat ataupun memerintahkan terjadinya pemungutan uang.
Silmy juga membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia menilai tuduhan tersebut tidak sesuai dengan langkah-langkah yang selama ini diklaim telah dilakukannya untuk memperbaiki sistem pelayanan keimigrasian.
Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dody S Abdulkadir, turut menyoroti keterangan dua saksi yang telah diperiksa dalam persidangan. Berdasarkan keterangan tersebut, Dody menyebut praktik penerimaan uang melalui kesepakatan antara biro jasa dan petugas imigrasi telah berlangsung sejak sebelum 2018.
Dody berpendapat, praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dengan petugas, bukan pemerasan sebagaimana yang didakwakan. Ia juga menilai waktu terjadinya praktik tersebut menjadi hal penting untuk melihat apakah terdapat keterlibatan maupun unsur kesengajaan dari Silmy.
Menurut Dody, praktik yang disebut telah berlangsung sebelum 2018 tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan kesengajaan Silmy. Pihak kuasa hukum pun menggunakan keterangan para saksi tersebut untuk memperkuat pembelaan terhadap kliennya dalam perkara ini.
Dalam perkara tersebut, Silmy Karim bersama sejumlah pihak lainnya didakwa terlibat dalam pemerasan terkait proses pengurusan izin tinggal WNA. Jaksa penuntut umum menyebut total nilai pemerasan dalam perkara itu mencapai Rp168 miliar.
Dari keseluruhan nilai tersebut, Silmy disebut menerima uang sebesar Rp1,2 miliar. Namun, Silmy membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa langkah yang dilakukannya selama ini justru ditujukan untuk menghentikan praktik pungutan dalam pelayanan keimigrasian.
Perbedaan pandangan antara jaksa dan pihak terdakwa kini menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Keterangan saksi, alat bukti, serta argumentasi dari masing-masing pihak akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menilai dakwaan terhadap Silmy dan para terdakwa lainnya.