Memuat berita

MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember, Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama

13 November 2026
20

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai memproses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Pimpinan MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan menjalani proses verifikasi sebelum dipilih dalam rapat paripurna.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026). Rapat itu secara khusus membahas tindak lanjut atas surat pengunduran diri Gibran sekaligus langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Dalam rapat tersebut, seluruh unsur yang hadir menyepakati agar pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti. Kedua nama yang diajukan nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum diproses dalam tahapan pemilihan.

Muzani menjelaskan, pengiriman surat kepada Presiden menjadi langkah awal dalam rangkaian proses pengisian jabatan wakil presiden. Dengan adanya dua nama calon dari Presiden, MPR dapat melanjutkan tahapan verifikasi dan mempersiapkan pelaksanaan rapat paripurna untuk menentukan wakil presiden yang akan mengisi jabatan tersebut.

Selain menyepakati pengiriman surat, rapat gabungan juga menetapkan jadwal rapat paripurna MPR yang akan membahas pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih. Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Penetapan tanggal tersebut menjadi bagian dari upaya MPR mempercepat proses pengisian jabatan wakil presiden setelah surat pengunduran diri Gibran diterima. Seluruh tahapan akan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, mulai dari pengajuan nama oleh Presiden, pemeriksaan calon oleh tim verifikasi, hingga pemilihan dalam rapat paripurna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam proses penentuan pengganti wakil presiden apabila jabatan tersebut dinyatakan kosong.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, perhatian kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR. Nama-nama tersebut akan menjadi bagian penting dari proses politik dan konstitusional sebelum MPR mengambil keputusan melalui rapat paripurna pada awal Desember mendatang.

Tag

Memuat tag berita...