Foto Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menjadi sorotan setelah diturunkan dan diletakkan di lantai pada Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut dilakukan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah mereka menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Jabar, Bandung. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah polemik pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Kedatangan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat ke gedung parlemen daerah tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait posisi Gibran. Mereka mendesak agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden serta meminta DPR dan MPR segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan aliansi menyampaikan pandangan dan sikap mereka kepada pimpinan DPRD Jawa Barat. Setelah menyampaikan aspirasi, mereka kemudian menurunkan foto Gibran yang sebelumnya terpasang di ruang Badan Anggaran. Bingkai foto tersebut selanjutnya diletakkan di lantai sehingga menjadi pemandangan yang menarik perhatian. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, membenarkan bahwa pihaknya menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di ruang Badan Anggaran. Ia menyebut pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Sore hari ini menerima kunjungan dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat, mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan mundurnya Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ternyata sudah mundur ya,” kata Buky.
Buky menjelaskan bahwa surat aspirasi dari aliansi tersebut sebenarnya telah diterima sehari sebelum muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, kedatangan kelompok masyarakat sipil itu merupakan bagian dari upaya menyampaikan tuntutan yang sebelumnya telah mereka persiapkan. Aksi penurunan foto tersebut juga berlangsung setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Kondisi ini membuat tuntutan yang sebelumnya disampaikan masyarakat mengalami perkembangan karena Gibran telah mengambil langkah untuk mengakhiri jabatannya.
Meski demikian, Buky menegaskan bahwa penurunan foto Gibran bukan merupakan keputusan resmi kelembagaan DPRD Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari sikap pihak yang menyampaikan aspirasi, bukan instruksi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi DPRD. Buky juga meminta semua pihak menghormati proses ketatanegaraan yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden harus tetap mengikuti mekanisme resmi sehingga tidak ada pihak yang mendahului tahapan konstitusional.
Peristiwa serupa ternyata juga terjadi di lingkungan DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, diketahui telah lebih dahulu mencopot foto resmi Gibran yang sebelumnya terpasang di ruang kerjanya. Foto tersebut diketahui sudah tidak terpajang sejak pekan sebelumnya. Deni mengungkapkan bahwa pencopotan foto tersebut merupakan bentuk sikap politik sekaligus respons terhadap kegelisahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap sosok Gibran, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab seorang wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi publik.
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan persoalan personal terhadap figur tertentu, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Deni pada Kamis (12/11/2026).
Deni menilai persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, setiap pemegang jabatan negara harus mampu mempertanggungjawabkan legitimasi dan kedudukannya kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum serta prinsip demokrasi. Langkah Deni tersebut sebelumnya juga sempat menjadi perhatian setelah ia mengunggah kondisi ruang kerjanya yang sudah tidak lagi memasang foto Gibran melalui status WhatsApp. Unggahan itu disertai tulisan "leren sik" yang dalam bahasa Jawa berarti istirahat dulu. Aksi tersebut kemudian kembali diperbincangkan setelah kabar pengunduran diri Gibran mencuat.
Dua peristiwa penurunan foto Gibran di lingkungan DPRD Jawa Barat dan Jawa Timur memperlihatkan adanya ekspresi sikap politik dari sejumlah elemen masyarakat maupun wakil rakyat. Namun, tindakan tersebut tidak serta-merta mencerminkan keputusan resmi seluruh institusi DPRD, karena masing-masing pihak memiliki kapasitas dan alasan tersendiri dalam menyampaikan sikapnya. Di tengah berbagai respons tersebut, proses pengunduran diri Gibran masih membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. MPR memiliki peran dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, proses administratif dan keputusan resmi lembaga negara tetap menjadi bagian penting dalam menentukan status jabatan tersebut.
Peristiwa foto Gibran yang diturunkan hingga tergeletak di lantai DPRD Jawa Barat, disertai langkah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang mencopot potretnya dari ruang kerja, kini menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Publik pun menantikan perkembangan proses pengunduran diri Gibran serta langkah lembaga negara dalam menindaklanjutinya. Di sisi lain, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara tertib dengan tetap menghormati aturan hukum dan prinsip demokrasi.