Memuat berita

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Atur Penyitaan Harta Tanpa Putusan Pidana

18 November 2026
6

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk pengambilan keputusan.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej menjelaskan, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana. Cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga meliputi narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan dalam kondisi tertentu.

Eddy merinci, tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan tersebut mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya. Selain itu, perampasan aset juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang untuk menjangkau harta kekayaan yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan cakupan tersebut, mekanisme perampasan aset nantinya tidak hanya berkaitan dengan perkara korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang.

Salah satu ketentuan penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana. Ketentuan ini menjadi bagian dari substansi yang disampaikan pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.

Meski demikian, draf RUU yang diterima kumparan juga memuat ketentuan mengenai pemberlakuan aturan secara prospektif atau tidak berlaku surut. Hal itu tercantum dalam Pasal 72 yang menegaskan bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Dengan ketentuan tersebut, tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat dikenai mekanisme perampasan aset berdasarkan aturan baru tersebut. Pasal 72 sekaligus memberikan batasan waktu penerapan ketentuan perampasan dan pengelolaan aset apabila RUU itu nantinya disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II menandai berlanjutnya proses pembahasan regulasi tersebut. Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR, yang akan menentukan kelanjutan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Tag

Memuat tag berita...