Foto: Kompas.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut tetap berhak menerima uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara meskipun mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam perbincangan bersama Wakil Pemimpin Redaksi kumparan, Rizki Gaga, melalui program Tanya Hukum, Rabu (12/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Yusril mengonfirmasi bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun dan fasilitas yang melekat pada status sebagai mantan Wakil Presiden. Penjelasan itu menjadi perhatian karena Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat. Selain pensiun, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Tidak hanya berupa hak keuangan, negara juga menyediakan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan bagi mantan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Adapun pemberian hak pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 undang-undang yang sama. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak tersebut berkaitan dengan status pemberhentian Gibran secara resmi, bukan semata-mata saat surat pengunduran diri diserahkan.
Sementara itu, surat pengunduran diri Gibran telah diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya pada Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. MPR juga memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
Dengan demikian, meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri, pemenuhan hak-haknya sebagai mantan Wakil Presiden tetap bergantung pada proses dan status pemberhentian yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum. Aturan mengenai pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan hak yang dapat diterima setelah proses tersebut selesai.
