Foto: Isra Triansyah
Jakarta – Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Dokter Tifa, tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Keduanya memperoleh penangguhan penahanan pada Senin (22 Juni 2026).
Keputusan penangguhan penahanan ini diambil setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Roy Suryo menyambut baik keputusan tersebut dan menyampaikan rasa syukurnya. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini InsyaAllah kemenangan rakyat Indonesia,” tegasnya setelah mendengar keputusan penangguhan penahanan. Roy Suryo juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada tim hukumnya yang telah mendampingi dan membantunya selama proses hukum berjalan.
Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atau fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena melibatkan isu sensitif mengenai dokumen pendidikan kepala negara.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk memberikan penangguhan penahanan kepada keduanya. Hal ini memungkinkan Roy Suryo dan Dokter Tifa tetap berada di luar tahanan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung, dengan tetap wajib memenuhi segala panggilan dan kewajiban hukum lainnya.
Roy Suryo menganggap penangguhan penahanan ini sebagai bentuk kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa dukungan publik menjadi kekuatan utama dalam menghadapi proses hukum yang dijalaninya. Keputusan Kejari Jakarta Selatan ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama karena kasus ini sempat memicu perdebatan publik yang cukup luas di media sosial dan berbagai platform.
Dengan adanya penangguhan penahanan, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa akan terus berlanjut. Keduanya masih harus memenuhi panggilan penyidik dan menghadiri persidangan sesuai jadwal yang ditentukan.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai alasan penangguhan penahanan tersebut. Namun, penangguhan penahanan biasanya diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jaminan, kesehatan, atau kepentingan proses hukum.
Kasus ini terus dipantau publik karena menyangkut isu yang cukup sensitif di dunia politik Indonesia. Perkembangan lebih lanjut akan menjadi sorotan utama dalam waktu mendatang.
