Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi telah menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut menjadi perkembangan besar dalam dinamika politik nasional sekaligus membuka tahapan baru terkait keberlanjutan kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima keputusan Gibran dengan perasaan berat. Pernyataan tersebut dikutip oleh Kompas.com dan menjadi perhatian publik karena menandai adanya perubahan penting dalam hubungan kepemimpinan di tingkat tertinggi pemerintahan.
"Dengan berat hati, saya terima," ujar Prabowo.
Penerimaan surat pengunduran diri tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses yang berlangsung pada Kamis. Sebelumnya, Gibran telah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kedatangan Gibran ke gedung parlemen menjadi sorotan karena dilakukan di tengah perkembangan kontroversi yang berkaitan dengan jabatan dan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud pengunduran dirinya sekaligus meminta MPR segera memproses surat yang telah diserahkan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum mendatangi Kompleks Parlemen. Muzani menjelaskan bahwa setelah menerima surat tersebut, MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan. Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah awal, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari kontroversi mengenai persyaratan pendidikan dan proses pencalonannya sebagai wakil presiden. Persoalan tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan hukum serta politik, termasuk terkait putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Perdebatan mengenai persoalan tersebut berkembang menjadi isu nasional karena menyangkut standar persyaratan pejabat publik serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sejumlah pihak mempertanyakan proses hukum yang melatarbelakangi pencalonan Gibran, sementara proses politik dan ketatanegaraan terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah pengunduran diri diterima, perhatian kini tertuju pada proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih wakil presiden pengganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat untuk dipilih melalui mekanisme sidang MPR.
Konstitusi juga menetapkan bahwa proses pemilihan wakil presiden pengganti harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar posisi wakil presiden tidak dibiarkan kosong terlalu lama dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga. Dalam proses selanjutnya, MPR harus memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai aturan konstitusi. Dua kandidat yang diajukan Presiden Prabowo akan menjadi bahan pertimbangan anggota MPR sebelum menentukan satu nama yang akan mengisi posisi wakil presiden.
Perkembangan ini diperkirakan akan memunculkan berbagai spekulasi mengenai figur yang berpeluang menjadi pendamping Prabowo dalam pemerintahan. Sejumlah nama mungkin mulai diperbincangkan di kalangan politik, tetapi keputusan resmi mengenai kandidat pengganti sepenuhnya menunggu pengajuan Presiden dan proses pemilihan di MPR. Di sisi lain, penerimaan pengunduran diri Gibran oleh Prabowo menjadi babak baru bagi perjalanan politik nasional. Perubahan tersebut juga menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan, komunikasi antarlembaga negara, serta pelaksanaan mekanisme konstitusional dalam menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden.
