Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Pernyataan Muzani tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai tahapan yang akan ditempuh negara dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan calon dan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih wakil presiden pengganti.
Muzani menjelaskan, tenggat waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo dihitung sejak MPR mengeluarkan surat permintaan resmi agar Presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Dengan demikian, penghitungan waktu tersebut tidak dimulai secara otomatis sejak surat pengunduran diri Gibran diserahkan, melainkan sejak surat permintaan MPR diterbitkan. Menurut Muzani, MPR terlebih dahulu akan menindaklanjuti surat pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran. Langkah awal yang disiapkan adalah menggelar rapat pimpinan MPR untuk membahas status surat tersebut serta menentukan tahapan kelembagaan yang harus dilakukan selanjutnya.
Setelah rapat pimpinan, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut akan menjadi forum pembahasan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk penyusunan surat resmi kepada Presiden Prabowo terkait pengajuan dua calon wakil presiden. Muzani menegaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan proses pemilihan wakil presiden definitif. Batas waktu tersebut menjadi pedoman penting agar kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama dan proses pengisian posisi wakil presiden dapat segera diselesaikan.
"Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," demikian penjelasan Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga menyampaikan bahwa surat yang sama telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar MPR segera memproses permohonan pengunduran dirinya. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangannya menjadi perhatian awak media karena merupakan bagian dari perkembangan politik yang berkaitan langsung dengan masa depan jabatan Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apabila proses pengunduran diri tersebut berlanjut hingga terjadi kekosongan jabatan, Presiden Prabowo akan memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat untuk dipilih oleh MPR. Kedua nama tersebut nantinya harus memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Aturan tersebut mengatur tahapan pengajuan calon, persyaratan administrasi, penyelenggaraan sidang paripurna, hingga mekanisme pemungutan suara untuk menentukan wakil presiden yang baru. Dalam proses pemilihan nanti, MPR akan menentukan satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Apabila terjadi perolehan suara yang sama, mekanisme pemilihan ulang akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan ini membuat perhatian publik mulai tertuju pada kemungkinan munculnya dua nama yang akan diusulkan Presiden Prabowo. Sejumlah spekulasi mengenai figur potensial pengganti Gibran mungkin berkembang di ruang publik, tetapi hingga saat ini belum ada nama resmi yang diumumkan oleh Presiden maupun pemerintah. Di sisi lain, proses penggantian wakil presiden menjadi ujian penting bagi pelaksanaan mekanisme demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. MPR dituntut memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan, tertib, dan sesuai konstitusi, sementara Presiden Prabowo harus menjalankan kewenangannya dalam mengusulkan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
