Foto: TB News
BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus pelaksanaan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Program tersebut menjadi salah satu langkah Polri dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Jawa Barat. Peresmian program Poliran menjadi bagian dari pengembangan peran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan ekonomi. Melalui program ini, Polri berupaya membuka akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dengan menghubungkan para pencari kerja dengan lembaga pelatihan serta perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Kapolri Suyudi mengatakan, persoalan pengangguran merupakan tantangan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, tingkat pengangguran di provinsi ini disebut masih berada di atas angka nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pengembangan Poliran di Bandung sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui Poliran, Polri mengambil peran sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai peluang pekerjaan. Warga yang membutuhkan pekerjaan akan diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, hingga lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Program ini juga dirancang agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, tetapi memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan sesuai kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, pencari kerja diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum memasuki proses rekrutmen perusahaan.
Salah satu kegiatan yang turut dilaksanakan dalam peresmian tersebut adalah uji kompetensi bagi satuan pengamanan atau satpam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengamanan melalui pengujian kemampuan dan standar kompetensi profesi. Uji kompetensi tersebut diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap kemampuan para personel satpam sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas profesional. Keberadaan tenaga pengamanan yang kompeten juga menjadi salah satu kebutuhan penting bagi perusahaan, kawasan industri, perkantoran, dan berbagai fasilitas publik.
Suyudi menegaskan bahwa program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta dalam urusan ketenagakerjaan. Menurutnya, Polri hadir untuk memperkuat koordinasi dan sinergi agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas serta peluang kerja yang sudah tersedia. Dalam pengembangannya, Poliran kini diarahkan menjadi gerakan berskala nasional. Polri menjalin kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian dan lembaga terkait, serta perusahaan swasta untuk memperluas jangkauan program dan mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan masyarakat pencari kerja.
Kerja sama lintas sektor tersebut menjadi bagian penting karena masing-masing pihak memiliki peran dan sumber daya yang berbeda. Kementerian dan pemerintah daerah memiliki program pelatihan serta kebijakan ketenagakerjaan, sedangkan perusahaan memiliki kebutuhan tenaga kerja sesuai bidang usaha dan kualifikasi yang diperlukan. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi yang lebih luas mengenai kesempatan kerja. Polri juga dapat membantu menjembatani komunikasi antara pencari kerja dengan pihak penyedia lapangan pekerjaan sehingga proses pencarian pekerjaan dapat berlangsung lebih terarah.
Program Poliran juga diharapkan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan memperoleh informasi maupun akses terhadap pelatihan kerja. Dengan adanya fasilitasi dari berbagai pihak, peluang untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan diharapkan semakin terbuka. Di sisi lain, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, ketersediaan lowongan kerja, kualitas pelatihan, serta kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Karena itu, koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar program tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peresmian Poliran di Bandung menjadi langkah awal dalam memperluas keterlibatan Polri pada persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan kolaboratif. Pengembangan program menjadi gerakan nasional diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan mengedepankan kerja sama antara Polri, pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, program Polisi Peduli Pengangguran diharapkan mampu membuka lebih banyak akses kesempatan kerja bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan keterampilan, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
