Foto: Tutur.co.id
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebanyak 199 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam daftar mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam), Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), hingga tiga jabatan kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Mutasi tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi dan pembinaan karier personel Polri. Pergantian pejabat dilakukan di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan, dengan sejumlah perwira mendapatkan penugasan baru untuk mengisi posisi penting dalam struktur kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat kinerja institusi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan secara berkesinambungan.
Menurut Johnny, penempatan personel tidak dilakukan semata-mata berdasarkan pergantian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas setiap perwira. Prinsip meritokrasi, kata dia, menjadi salah satu dasar agar pejabat yang memperoleh amanah baru mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Salah satu perubahan penting terjadi pada jabatan Wakabaintelkam Polri. Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji.
Pergantian juga terjadi pada jabatan Kakorlantas Polri yang memiliki peran penting dalam pengelolaan lalu lintas nasional. Brigjen Pol Aries Syahbudin ditunjuk menggantikan Irjen Pol Wibowo. Sebelum mendapatkan penugasan baru tersebut, Aries menjabat sebagai Penata Kebijakan Utama Tingkat II Korlantas Polri, sedangkan Wibowo dialihkan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Penunjukan Aries menjadi perhatian karena Korlantas memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas. Pelaksanaan tugas lembaga tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, pengelolaan arus kendaraan, serta koordinasi penanganan lalu lintas dalam berbagai situasi.
Di tingkat kewilayahan, rotasi jabatan juga menyentuh tiga posisi Kapolda. Irjen Pol Agus Wijayanto dipercaya menjabat Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing.
Sementara itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara yang sebelumnya diemban Agus Wijayanto kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Adapun posisi Kapolda Lampung beralih kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani, menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf. Ketiga pergantian tersebut menjadi bagian dari rangkaian mutasi yang ditetapkan melalui surat telegram Kapolri.
Perubahan kepemimpinan di tingkat Polda memiliki arti penting karena setiap Kapolda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing. Tanggung jawab tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.
Johnny mengatakan para pejabat yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah tugasnya. Adaptasi tersebut diperlukan agar program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan pelaksanaan tugas tidak terganggu selama masa transisi kepemimpinan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Kontribusi mereka dinilai menjadi bagian dari perjalanan organisasi yang perlu dilanjutkan oleh pejabat pengganti, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab.
Menurut Johnny, setiap pejabat diharapkan menjaga integritas, bekerja secara responsif, dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Polri juga menegaskan bahwa penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.
Mutasi terhadap 199 perwira ini memperlihatkan adanya penyegaran di sejumlah lini strategis kepolisian. Namun, pergantian jabatan bukan hanya berkaitan dengan penempatan personel, melainkan juga membawa tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan program dan meningkatkan kinerja di bidang masing-masing.
Publik kini akan menantikan pelaksanaan tugas para pejabat baru, terutama dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan secara profesional. Efektivitas mutasi tersebut pada akhirnya akan terlihat dari kemampuan para pejabat menjalankan mandat organisasi dan menjawab kebutuhan masyarakat.
