Foto: Shafaq
Baghdad — Pemerintah Irak kembali mengguncang panggung politik nasional setelah aparat keamanan melakukan operasi antikorupsi besar-besaran yang berujung pada penangkapan puluhan pejabat tinggi di ibu kota Baghdad. Operasi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak era pascainvasi 2003.
Perdana Menteri Ali al-Zaidi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik. Dalam rapat kabinet pada Minggu malam (28/6/2026), al-Zaidi menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap praktik korupsi yang selama ini dianggap menggerogoti stabilitas negara. “Saya akan mengejar setiap orang korup dan pencuri uang rakyat siang dan malam. Tidak ada seorang pun yang korup yang kebal hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa dana publik merupakan amanah yang wajib dijaga oleh negara dan seluruh aparatur pemerintah. Menurutnya, Irak saat ini sedang memasuki fase baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih agresif dan sistematis.
“Uang rakyat Irak adalah amanah di tangan pemerintah. Irak akan memulai babak baru dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Meski menegaskan langkah keras tersebut, Ali al-Zaidi menekankan bahwa pemerintah tidak berniat menciptakan ketegangan politik. Namun, ia memastikan bahwa tidak akan ada kompromi dalam penegakan hukum dan penguatan kewibawaan negara, termasuk dalam pengendalian penggunaan senjata agar sepenuhnya berada di bawah otoritas negara.
Dalam operasi yang digelar pada Minggu dini hari, aparat keamanan Irak menangkap sedikitnya 47 orang yang terdiri dari anggota parlemen, pejabat pemerintah, direktur, pengusaha, pialang, hingga pedagang yang diduga terlibat kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, otoritas merilis nama 15 tersangka awal, termasuk 12 anggota parlemen aktif, satu mantan anggota parlemen, mantan penasihat mantan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, serta seorang pejabat tinggi di kementerian perminyakan.
Beberapa anggota parlemen yang ditangkap disebut berasal dari blok politik Syiah yang terkait dengan pemerintahan Mohammed Shia al-Sudani, sementara lainnya berasal dari Aliansi Azm, kelompok politik berpengaruh dari kalangan Sunni.
Menurut laporan koresponden Al Arabiya/Al Hadath, jumlah pihak yang telah didakwa bahkan mencapai sekitar 120 orang, menunjukkan skala kasus yang lebih luas dari yang diumumkan awalnya.
Gelombang penangkapan ini disebut sebagai operasi antikorupsi terbesar di Irak sejak jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein pada 2003. Saat itu, Irak memasuki babak baru sistem politik pascainvasi Amerika Serikat yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Langkah tegas pemerintah ini diperkirakan akan memicu dinamika politik baru di Irak, terutama karena sejumlah tokoh yang ditangkap berasal dari berbagai blok politik besar yang berpengaruh.
