Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tidak akan dilakukan di kawasan yang dilarang oleh peraturan maupun ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang sebelumnya dikaitkan dengan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial tidak akan memaksakan pembangunan fasilitas pendidikan apabila lokasi yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan hukum. Menurutnya, setiap rencana pembangunan Sekolah Rakyat harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk terkait status dan kelayakan lahan.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebelum sebuah lahan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kawasan tersebut memenuhi seluruh persyaratan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, ketersediaan pasokan air juga menjadi faktor penting yang harus dipastikan sebelum pembangunan dilakukan.
Pemerintah juga mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana di lokasi yang diusulkan. Faktor tersebut menjadi bagian dari penilaian untuk memastikan kawasan pembangunan aman dan tidak menempatkan siswa maupun tenaga pendidik dalam risiko bencana.
Aspek kondisi fisik lahan, termasuk tingkat kemiringan tanah, turut menjadi persyaratan yang harus diperiksa. Dengan berbagai tahapan tersebut, pemerintah ingin memastikan lokasi Sekolah Rakyat benar-benar layak digunakan sebagai fasilitas pendidikan.
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial hanya akan mengusulkan lokasi yang sesuai dengan aturan dan memenuhi persyaratan teknis. Ia memastikan tidak akan ada pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan yang secara hukum maupun ketentuan lain tidak diperbolehkan untuk pembangunan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat harus melalui proses verifikasi sebelum keputusan mengenai lokasi ditetapkan. Dengan demikian, aspek pendidikan tetap menjadi tujuan utama program tersebut, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan hukum, kelestarian lingkungan, keselamatan, dan kelayakan lahan.