Foto: Pikiran-Rakyat.id
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI menyatakan sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 anggota.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan, seluruh peserta rapat menyetujui langkah tersebut. Tidak ada perbedaan sikap di antara anggota fraksi dalam menentukan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.
“Jadi satu setuju, semua setuju,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Utut menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil pembahasan internal Fraksi PDIP yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan di DPR. Setelah memperoleh kesepakatan dalam rapat pleno, fraksi akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR RI.
Selanjutnya, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat itu akan dibahas melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Forum tersebut menjadi bagian dari proses penjadwalan dan pembahasan agenda DPR sebelum suatu usulan ditindaklanjuti sesuai tata tertib yang berlaku.
Kesepakatan Fraksi PDIP ini menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi juga telah menyuarakan dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan tersebut.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang, serta menindaklanjuti persoalan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski Fraksi PDIP telah menyatakan kesepakatan, keputusan tersebut belum otomatis membuat DPR menggunakan hak menyatakan pendapat secara resmi. Usulan itu masih harus melalui tahapan dan mekanisme pembahasan di lingkungan DPR.
Dengan keputusan tersebut, sikap Fraksi PDIP kini telah ditetapkan secara internal. Tahap berikutnya adalah penyampaian kepada pimpinan DPR dan pembahasan melalui Bamus untuk menentukan tindak lanjut sesuai prosedur kelembagaan.
