Foto: Lensa Hukum
Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan praktisi intelijen Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum tersebut ditempuh atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran berita bohong melalui sejumlah pernyataan dan konten yang dinilai menyerang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Somasi disampaikan oleh Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar pada Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut dilakukan setelah Bahlil memberikan kuasa kepada Bakumham untuk menindaklanjuti pernyataan maupun konten yang dibuat oleh kedua pihak tersebut.
Koordinator Tim Bakumham Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali, mengatakan pihaknya telah dipanggil langsung oleh Bahlil untuk membahas sejumlah materi yang dinilai merugikan nama baik Ketua Umum Golkar. Pertemuan itu menjadi dasar bagi Bakumham untuk menyampaikan sikap resmi partai sekaligus mengambil langkah lanjutan.
“Bahwa kami, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar, kemarin siang kami ada dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra,” kata Sattu dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Sattu menjelaskan, setelah pertemuan tersebut, Bakumham mendapat tugas untuk menyampaikan sikap Partai Golkar sekaligus menindaklanjuti pernyataan yang dipersoalkan. Pihaknya kemudian menyusun dan menyampaikan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra sebagai bagian dari upaya mempertanyakan konten yang dianggap merugikan Bahlil.
Dalam surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026, Golkar menguraikan sejumlah narasi yang dinilai ditujukan kepada Bahlil. Partai tersebut mempersoalkan isi pernyataan dan konten yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi yang tidak benar.
Melalui langkah tersebut, Golkar menunjukkan keseriusannya dalam merespons pernyataan yang dinilai menyerang pimpinan partai. Bakumham bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan Bahlil untuk menangani persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Meski demikian, dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong yang disampaikan Golkar masih merupakan tuduhan dari pihak pelapor. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap materi yang dipersoalkan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Somasi terbuka ini menjadi perkembangan terbaru dalam polemik antara Partai Golkar dengan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Perhatian selanjutnya tertuju pada tanggapan kedua pihak yang disomasi serta langkah yang akan ditempuh Bakumham apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.
