Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman
JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional karena menyangkut posisi orang nomor dua di Indonesia yang selama ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR. Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan bahwa dokumen pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, proses penyampaian surat tersebut telah dilakukan kepada dua lembaga yang berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti dan memproses surat pengunduran dirinya. Permintaan tersebut menjadi perhatian pimpinan MPR karena setiap perubahan dalam jabatan wakil presiden harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah awal yang harus dilakukan. Rapat tersebut akan menjadi forum internal untuk menentukan tahapan kelembagaan, termasuk mekanisme pembahasan surat pengunduran diri dan agenda lanjutan yang perlu dipersiapkan.
Setelah rapat pimpinan, MPR juga berencana mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas perkembangan terbaru sekaligus menyamakan pandangan mengenai langkah konstitusional yang harus ditempuh. Keterlibatan seluruh unsur pimpinan fraksi dan kelompok DPD dinilai penting karena persoalan pengunduran diri wakil presiden merupakan agenda kenegaraan yang memiliki konsekuensi besar. MPR perlu memastikan setiap tahapan dilakukan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Muzani juga menyampaikan bahwa MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif sebagai pengganti Gibran apabila pengunduran dirinya diterima dan terjadi kekosongan jabatan. Batas waktu tersebut menjadi salah satu aspek penting yang akan diperhatikan dalam proses pembahasan di lembaga tertinggi negara tersebut. Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo nantinya memiliki peran konstitusional untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR apabila pengunduran diri Gibran telah diproses dan dinyatakan menimbulkan kekosongan jabatan. Selanjutnya, MPR akan menjalankan kewenangannya untuk menentukan wakil presiden definitif sesuai ketentuan konstitusi. Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya telah menjadi perhatian setelah muncul berbagai perkembangan politik dan hukum yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Wakil Presiden. Situasi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari kalangan parlemen, pengamat politik, ahli hukum tata negara, hingga masyarakat luas.
Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran juga dikabarkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting sebelum penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Presiden Prabowo sendiri belum tentu mengambil keputusan final sebelum seluruh proses kelembagaan dan konstitusional berjalan. Kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis sekitar pukul 11.16 WIB juga menarik perhatian awak media. Dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah, Gibran terlihat memasuki Gedung Nusantara III dan langsung menuju lantai atas yang menjadi kawasan perkantoran pimpinan MPR, DPR, serta DPD RI.
Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo yang merupakan ayah Gibran turut memberikan tanggapan dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengaku telah berpesan kepada putra sulungnya bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Pernyataan tersebut disampaikan ketika dirinya dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri Gibran. Perkembangan ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menjabat pada Oktober 2024. Apabila proses pengunduran diri Gibran berlanjut hingga menimbulkan kekosongan jabatan, pemerintah harus memastikan seluruh fungsi kenegaraan tetap berjalan tanpa gangguan, termasuk mempersiapkan mekanisme pengisian posisi wakil presiden.
