Foto: Youtube/Kompas TV
SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara menanggapi kabar pengunduran diri putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Jokowi mengaku telah memberikan pesan khusus kepada Gibran bahwa jabatan dan kekuasaan yang diemban seseorang pada dasarnya hanya bersifat sementara. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Mantan kepala negara itu merespons pertanyaan awak media mengenai kabar pengunduran diri Gibran yang belakangan menjadi perhatian luas masyarakat dan memicu berbagai spekulasi politik.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan kepada Gibran agar memahami bahwa jabatan publik bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Menurutnya, setiap posisi yang dipercayakan kepada seseorang memiliki batas waktu dan pada akhirnya akan berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Pesan tersebut disebut sebagai bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya yang kini mengemban tanggung jawab besar dalam pemerintahan. Jokowi ingin Gibran memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Pernyataan Jokowi langsung menjadi sorotan karena disampaikan di tengah kabar bahwa Gibran berencana mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Isu tersebut berkembang setelah muncul berbagai dinamika politik dan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Gibran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan posisinya sebagai Wakil Presiden. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah berkembangnya isu pengunduran diri yang kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran juga terlihat mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia tiba sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah, kemudian langsung memasuki Gedung Nusantara III yang menjadi kawasan perkantoran pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Kedatangan Gibran ke kompleks parlemen semakin memperkuat perhatian terhadap kabar penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Namun, proses pengunduran diri seorang wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan pribadi, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Di tengah perkembangan tersebut, pernyataan Jokowi mengenai jabatan yang hanya sementara dinilai menjadi pesan penting mengenai hakikat kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Jabatan presiden, wakil presiden, maupun pejabat publik lainnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Sebagai mantan Presiden RI yang memimpin Indonesia selama dua periode, Jokowi tentu memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan pemerintahan. Pengalaman tersebut menjadi latar belakang nasihatnya kepada Gibran yang saat ini berada dalam posisi strategis di pemerintahan nasional.
Gibran sendiri menjabat sebagai Wakil Presiden sejak dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Keduanya memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan selama periode 2024–2029. Karena itu, setiap perkembangan mengenai kemungkinan perubahan jabatan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan. Apabila pengunduran diri wakil presiden benar-benar terjadi dan diterima sesuai mekanisme yang berlaku, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan posisi wakil presiden tetap memiliki kepastian hukum.
Di sisi lain, masyarakat masih menantikan penjelasan resmi mengenai alasan, pertimbangan, serta status sebenarnya dari kabar pengunduran diri Gibran. Berbagai spekulasi telah berkembang, tetapi kepastian mengenai persoalan tersebut harus mengacu pada pernyataan resmi dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Jokowi di Solo pun menambah dimensi baru dalam perkembangan isu politik tersebut. Pesan mengenai jabatan yang bersifat sementara dapat dipahami sebagai pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai amanah dan ketentuan konstitusi.
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada langkah politik Gibran, tetapi juga pada sikap Presiden Prabowo dan keputusan lembaga negara terkait. Sementara itu, pesan Jokowi kepada putra sulungnya menjadi pengingat bahwa setiap jabatan memiliki masa, setiap kekuasaan memiliki batas, dan setiap pemegang amanah pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat dan negara.
