Foto: Metro TV/Alvi
Jakarta — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan sistem tarif berlangganan (subscription) untuk bus Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan. Usulan ini bertujuan meringankan beban biaya transportasi bagi para pekerja yang bergantung pada angkutan umum setiap hari.
Sugihardjo menyampaikan gagasan tersebut seusai pelantikan pengurus DTKJ periode 2026-2029 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (3/7/2026). Menurutnya, skema langganan ini sudah umum diterapkan di banyak negara dan bisa menjadi solusi cerdas di tengah wacana penyesuaian tarif reguler Transjakarta. “Kita mendorong tarif langganan. Kan di luar negeri banyak tuh langganan,” kata Sugihardjo.
Sugihardjo menjelaskan perhitungan di balik angka Rp200.000. Berdasarkan pola perjalanan pekerja yang biasanya berangkat dan pulang kerja sekitar 25 hari kerja dalam sebulan, dengan asumsi tarif harian Rp5.000 sekali jalan (berangkat Rp5.000 + pulang Rp5.000 = Rp10.000 per hari), maka biaya bulanan bisa mencapai Rp250.000. Dengan skema langganan, DTKJ mengusulkan potongan sekitar 20 persen sehingga menjadi Rp200.000 per bulan. Penumpang bisa naik Transjakarta sepuasnya dalam periode tersebut tanpa khawatir biaya tambahan per perjalanan.
“Jadi kalau orang yang bekerja hitungannya sehari sebulan 25 hari kerja. Itu tarifnya mestinya kalau Rp5.000 berangkat, Rp5.000 pulang, udah Rp10.000. Kan jadi kali 25 hari berapa? Rp250.000,” papar Sugihardjo.
Usulan ini muncul di saat Pemprov DKI Jakarta sedang membahas penyesuaian tarif Transjakarta. Saat ini, tarif reguler masih Rp3.500 per perjalanan (flat), dengan tarif ekonomis Rp2.000 pada jam-jam sibuk pagi. Namun, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa Rp3.500 sudah tidak lagi rasional untuk menopang operasional jangka panjang, terutama untuk rute-rute jauh seperti Transjabodetabek.
Beberapa rute bahkan berpotensi naik ke kisaran Rp10.000–Rp15.000 tergantung jarak dan karakteristik layanan. Di sisi lain, DTKJ juga mengkaji tarif Rp2.000 untuk Mikrotrans agar data penumpang lebih akurat.
Sistem langganan diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan subsidi pemerintah dan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.
Jika disetujui, skema ini akan memberikan kepastian biaya bagi pekerja, mahasiswa, dan pengguna rutin lainnya. Selain lebih hemat, sistem langganan juga berpotensi meningkatkan okupansi Transjakarta dan mendukung target pemerintah dalam mengembangkan transportasi massal yang berkelanjutan. DTKJ saat ini masih mengkaji usulan ini lebih lanjut melalui dialog publik sebelum direkomendasikan secara resmi kepada Pemprov DKI Jakarta.
