Foto: AFP/Bay Ismoyo
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut langsung menyita perhatian publik karena menyangkut posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan ini juga berlangsung di tengah dinamika politik nasional setelah muncul kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Berdasarkan informasi yang berkembang, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak konstitusional tersebut. Jumlah anggota yang mendukung usulan itu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya dorongan politik yang cukup besar di lingkungan parlemen. Dukungan lintas fraksi juga memperlihatkan bahwa persoalan terkait jabatan Gibran telah berkembang menjadi pembahasan serius di lembaga legislatif.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung siang ini, pimpinan DPR akan menyampaikan pengumuman mengenai usulan tersebut kepada seluruh anggota dewan. Pengumuman ini menjadi bagian dari tahapan awal sebelum usulan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPR. Meski demikian, masuknya usulan Hak Menyatakan Pendapat dalam agenda rapat paripurna tidak berarti Gibran secara otomatis dinyatakan bersalah ataupun resmi dimakzulkan. Proses pemakzulan memiliki tahapan panjang yang harus dilalui dan membutuhkan pembuktian serta keputusan dari lembaga negara yang berwenang.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga perwakilan rakyat. Apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan dan disetujui melalui mekanisme internal DPR, pembahasan dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Dalam proses pemakzulan, DPR harus menggunakan mekanisme konstitusional dengan memperhatikan alasan hukum yang telah ditentukan dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden. Selanjutnya, apabila DPR memutuskan untuk melanjutkan proses pemakzulan, lembaga tersebut harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sesuai ketentuan konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian usulan pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian menggelar sidang untuk mengambil keputusan setelah memberikan kesempatan kepada presiden atau wakil presiden menyampaikan penjelasan. Selain agenda mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, rapat paripurna DPR juga dijadwalkan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. RUU tersebut berkaitan dengan pengaturan proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang.
Pembahasan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dinilai penting untuk memperkuat sistem legislasi nasional. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum, memperkuat transparansi pembentukan undang-undang, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR bersama pemerintah. Agenda lainnya adalah pembahasan mengenai perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Statistik. Perpanjangan tersebut diperlukan agar pembahasan substansi regulasi dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan data statistik nasional serta perkembangan kebijakan pemerintahan.
Rapat paripurna kali ini diperkirakan menjadi salah satu agenda penting DPR yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Selain menyangkut masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran, rapat tersebut juga memperlihatkan bagaimana mekanisme pengawasan parlemen dijalankan dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
