Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akhirnya memberikan tanggapan terkait keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Dasco menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah politik yang diambil Gibran dan berharap keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Respons Dasco menjadi perhatian karena dirinya merupakan salah satu tokoh penting di Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR RI yang memiliki posisi strategis dalam dinamika politik nasional.
Menurut Dasco, keputusan untuk mundur dari jabatan wakil presiden merupakan langkah politik yang perlu dihormati. Ia berharap Gibran telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan besar tersebut, termasuk konsekuensi terhadap pemerintahan, stabilitas politik, serta kepentingan masyarakat luas.
"Kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden. Dan tentunya kami berharap bahwa langkah yang diambil Wapres tersebut memang sudah diperhitungkan matang dan tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Dasco.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Gerindra yang memilih menghormati keputusan Gibran di tengah perkembangan politik yang sedang berlangsung. Dasco tidak menyampaikan penilaian lebih jauh mengenai alasan pribadi maupun pertimbangan internal yang melatarbelakangi keputusan pengunduran diri tersebut. Sikap Dasco juga menarik perhatian karena Partai Gerindra merupakan partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco memiliki peran penting dalam komunikasi politik partai, termasuk menyikapi berbagai perkembangan yang berhubungan dengan pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.
Pengunduran diri Gibran sendiri menjadi salah satu isu politik terbesar pada Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Gibran juga disebut menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Muzani menjelaskan bahwa Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan dan melanjutkannya dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk membahas tahapan berikutnya.
Perkembangan tersebut membuat perhatian publik tertuju pada mekanisme konstitusional yang akan ditempuh MPR. Pasalnya, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik pribadi, tetapi juga menyangkut prosedur ketatanegaraan dan keberlanjutan kepemimpinan nasional. Dasco sebelumnya juga membenarkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan sebelum menuju Kompleks Parlemen. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci isi pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut.
Selain memberikan respons mengenai keputusan Gibran, Dasco juga menyinggung kemungkinan pembahasan mengenai sosok pengganti wakil presiden. Menurutnya, pembicaraan mengenai nama-nama calon pengganti masih terlalu jauh untuk dilakukan karena proses kelembagaan terkait pengunduran diri harus terlebih dahulu berjalan. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa Gerindra belum ingin terburu-buru membicarakan figur yang akan mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Fokus utama saat ini adalah menghormati keputusan yang disampaikan Gibran serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Di sisi lain, pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait persoalan persyaratan pendidikan serta dokumen pencalonannya. Persoalan tersebut sebelumnya memicu perhatian parlemen dan berkembang menjadi pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR.
