Foto: Protimes
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas arah pemerintahan ke depan, penguatan perekonomian nasional, hingga isu penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Prabowo dalam pertemuan tersebut memaparkan visi dan misi pemerintahannya untuk memajukan Indonesia. Kepala Negara juga menyampaikan sejumlah agenda terkait upaya menggerakkan roda perekonomian serta meminta dukungan dari para mantan Kapolri yang hadir.
Menurut Dasco, pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Adapun 10 mantan Kapolri yang hadir terdiri dari Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.
Dasco menjelaskan, Prabowo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah sekaligus membangun komunikasi dengan para purnawirawan jenderal yang pernah memimpin institusi kepolisian. Ia menyebut, Presiden berharap para mantan Kapolri dapat memberikan dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu,” ujar Dasco.
Selain membahas visi dan misi pemerintahan, pertemuan tersebut juga sempat menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal. Dasco membenarkan bahwa isu tersebut masuk dalam pembicaraan, meskipun bukan menjadi satu-satunya pokok bahasan dalam pertemuan antara Prabowo dan para mantan Kapolri.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai penyadapan ilegal hanya menjadi salah satu bagian dari diskusi yang berlangsung. Dasco juga menyampaikan bahwa perkara tersebut saat ini telah ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden,” ungkapnya.
Pernyataan Dasco tersebut memberikan gambaran mengenai sejumlah isu yang dibicarakan dalam pertemuan di Hambalang. Di satu sisi, Presiden menyampaikan agenda besar pemerintah dan meminta dukungan dari para mantan Kapolri. Di sisi lain, isu penyadapan ilegal turut mendapat perhatian, meski pembahasannya disebut hanya menjadi bagian dari keseluruhan pertemuan.
Hingga keterangan Dasco disampaikan, tidak diungkapkan secara terperinci mengenai substansi pembahasan penyadapan ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang dibicarakan maupun perkembangan penanganan perkaranya. Dasco hanya memastikan bahwa persoalan itu telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum.
