Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menunjukkan ijazah pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menyatakan pihak kampus menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menegaskan UGM telah menyertakan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara.
Meski demikian, hingga Jumat (6/11/2026), UGM mengaku belum memiliki informasi tambahan yang dapat disampaikan kepada publik. Kampus memilih menghormati jalannya persidangan dan proses hukum yang tengah bergulir.
Sebelumnya, Jokowi hadir di PN Jakarta Timur sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
Di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, Jokowi memperlihatkan sejumlah ijazah yang dimilikinya sebagai bagian dari penjelasan mengenai perjalanan pendidikannya. Dokumen tersebut mencakup ijazah dari jenjang SD, sekolah menengah, hingga pendidikan sarjana.
Langkah Jokowi menunjukkan dokumen pendidikan itu menjadi salah satu bagian yang menyita perhatian dalam persidangan. Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan kejelasan atas tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya sekaligus memulihkan nama baiknya.
Jokowi juga ingin persoalan mengenai keaslian ijazahnya memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, berbagai tudingan yang berkembang di ruang publik dapat diuji berdasarkan bukti dan fakta yang disampaikan dalam persidangan.
Sikap UGM yang menghormati proses hukum menunjukkan bahwa pihak kampus menyerahkan penanganan perkara kepada mekanisme peradilan. Sementara itu, persidangan di PN Jakarta Timur diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang relevan sehingga perkara tersebut memperoleh kejelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.