Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) resmi memperketat pengawasan ekspor semikonduktor canggih untuk kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan baru tersebut menempatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil dalam daftar negara berisiko tinggi terkait potensi pengalihan teknologi chip ke pihak yang tidak diizinkan.
Aturan yang diterbitkan melalui Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS itu berlaku efektif sejak diterbitkan pada 19 November 2026. Melalui ketentuan tersebut, perusahaan yang hendak mengirimkan semikonduktor canggih ke lima negara tersebut diwajibkan memperoleh lisensi atau izin ekspor dari pemerintah AS.
Ketentuan itu mencakup kegiatan ekspor, ekspor ulang, hingga pemindahan chip di dalam negeri atau transfer domestik. Artinya, pengawasan tidak hanya berlaku terhadap pengiriman langsung dari AS, tetapi juga mencakup perpindahan produk semikonduktor canggih yang masuk dalam cakupan aturan tersebut melalui jalur distribusi tertentu.
Dalam dokumen aturan bernomor 3510-33, BIS menyatakan bahwa lisensi diperlukan untuk mengekspor, mengekspor ulang, maupun mentransfer semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Kebijakan tersebut memperluas pengawasan AS terhadap rantai pasok teknologi AI, terutama untuk mencegah produk berteknologi tinggi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak menggunakannya.
Penerbitan aturan ini berkaitan dengan investigasi terhadap perusahaan penyedia infrastruktur pusat data Megaspeed. Perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut diduga menyalurkan chip buatan Nvidia ke China. Megaspeed juga diketahui memiliki kantor di Indonesia, sehingga aktivitas perusahaan tersebut menjadi salah satu latar belakang yang disorot dalam kebijakan pengawasan ekspor terbaru AS.
Dugaan pengalihan chip ke China menjadi perhatian pemerintah AS karena semikonduktor canggih memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi AI. Chip dengan kemampuan komputasi tinggi dapat digunakan untuk melatih dan menjalankan model kecerdasan buatan, termasuk dalam pengembangan teknologi yang memiliki kepentingan strategis.
Melalui kewajiban lisensi, pemerintah AS berupaya memperketat pemantauan terhadap tujuan akhir pengiriman chip dan pihak yang akan memanfaatkannya. Mekanisme perizinan tersebut memungkinkan otoritas AS menilai transaksi sebelum semikonduktor canggih dikirimkan atau dialihkan kepada pihak lain.
Bagi Indonesia, kebijakan ini berpotensi menambah persyaratan bagi perusahaan yang membutuhkan pasokan chip AI dari AS maupun jalur distribusi yang berada dalam cakupan aturan tersebut. Pelaku industri pusat data, komputasi awan, dan pengembangan kecerdasan buatan perlu memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku agar proses pengadaan teknologi tidak terkendala.
Meski demikian, aturan tersebut tidak berarti seluruh perdagangan chip ke Indonesia dihentikan. Fokus kebijakan berada pada pengawasan dan kewajiban memperoleh lisensi untuk transaksi semikonduktor canggih yang tercakup dalam ketentuan BIS. Dampaknya terhadap industri teknologi nasional akan bergantung pada cakupan produk, jalur distribusi, serta keputusan perizinan yang ditetapkan otoritas AS.