Ahmad Muzani Ungkap Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden, Surat Diserahkan ke MPR dan Presiden

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani setelah menerima Gibran dalam pertemuan di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengungkapkan, Gibran datang menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan secara langsung maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan maksud untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia melalui surat resmi yang diserahkan kepada pimpinan MPR. Penyerahan tersebut sekaligus menjadi perkembangan penting setelah kabar mengenai rencana pengunduran dirinya menjadi perhatian publik.

Muzani juga menjelaskan bahwa surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR merupakan surat yang sama dengan yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, pengajuan pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada dua lembaga yang berkaitan dengan proses ketatanegaraan tersebut.

Selain menyerahkan surat, Gibran disebut meminta agar MPR segera memproses pengajuan pengunduran dirinya. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan MPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta.

Pernyataan Muzani sekaligus memberikan kejelasan mengenai agenda kedatangan Gibran ke Gedung DPR/MPR. Sebelumnya, Gibran tiba di kompleks parlemen dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah, tetapi tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.

Setibanya di gedung tersebut, Gibran langsung masuk dan menuju ruangan pimpinan MPR untuk melakukan pertemuan. Tidak ada pernyataan langsung yang disampaikan Gibran kepada wartawan sebelum maupun saat memasuki gedung.

Pengajuan surat pengunduran diri ini menjadi perkembangan besar dalam dinamika politik nasional. Namun, penyerahan surat kepada pimpinan MPR dan Presiden merupakan tahapan pengajuan, sehingga proses selanjutnya perlu mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku sebelum pengunduran diri tersebut dinyatakan berlaku secara resmi.