Foto: Tirto.com
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada indikasi tindak pidana makar. Penilaian tersebut disampaikan setelah Yusril berdiskusi dengan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara mengenai persoalan tersebut.
Yusril menjelaskan, penyadapan terhadap seorang presiden tidak dapat disamakan dengan tindakan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Menurutnya, jabatan kepala negara melekat pada diri Prabowo, termasuk kehormatan dan martabat yang menyertainya. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden dinilai memiliki dimensi hukum dan kenegaraan yang lebih luas.
"Yang disadap ini presiden. Presiden itu bukan orang biasa," kata Yusril.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, pemerintah melihat adanya kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yusril menyebut penyidik perlu menelusuri apakah tindakan penyadapan itu memiliki tujuan tertentu, termasuk kemungkinan untuk mengganggu atau melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
"Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronik tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujarnya.
Meski demikian, indikasi tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan hukum akhir. Penentuan apakah perbuatan para pihak memenuhi unsur tindak pidana makar tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Yusril sebelumnya juga menyampaikan bahwa pengembangan perkara diperlukan untuk mengungkap motif serta tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan elektronik tanpa mengikuti prosedur yang semestinya, termasuk dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Penetapan keempat perwira tinggi itu sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan kejahatan elektronik. Sementara itu, kemungkinan penerapan pasal-pasal makar masih berkaitan dengan pendalaman mengenai motif dan tujuan tindakan tersebut. Dengan demikian, status tersangka dalam perkara penyadapan tidak serta-merta berarti para pihak telah terbukti melakukan tindak pidana makar.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya disebut menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik masih perlu mengungkap secara terang sasaran, mekanisme, serta tujuan di balik dugaan aktivitas tersebut.
Pernyataan Yusril menandai perkembangan penting dalam penanganan perkara karena dugaan penyadapan kini turut dikaitkan dengan kemungkinan tindak pidana terhadap Presiden dan pemerintahan. Namun, pembuktian unsur makar tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.
