Foto: Lensa Warga
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yusril menilai langkah tersebut tidak akan memberikan hasil karena perkara yang dipersoalkan dinilai memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, putusan MA dalam perkara terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final sehingga upaya membawa persoalan serupa ke PTUN dinilai tidak akan mengubah keadaan.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril.
Ia menjelaskan, salah satu upaya hukum yang secara prosedural masih mungkin ditempuh terhadap putusan MA adalah Peninjauan Kembali (PK). Namun, Yusril mempertanyakan siapa pihak yang akan mengajukan upaya hukum tersebut, mengingat pihak yang berkepentingan dalam perkara itu belum tentu memiliki keinginan untuk melakukannya.
"Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan," jelasnya.
Yusril juga menyinggung posisi Gibran dalam perkara yang sebelumnya diajukan oleh Subhan. Menurut dia, Gibran tidak tampil sebagai pihak tergugat intervensi dalam proses tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang ia soroti ketika menjelaskan kemungkinan langkah hukum yang masih tersedia.
Terkait keinginan Gibran untuk membuktikan sekaligus menjelaskan keabsahan dokumen pendidikannya, Yusril menyebut pembuktian semestinya dilakukan melalui forum pengadilan. Ia menilai penjelasan di luar proses hukum, termasuk melalui media sosial, tidak memiliki kedudukan yang sama dengan pembuktian dalam persidangan.
"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," tambahnya.
Yusril mengaku telah menyampaikan penjelasan mengenai persoalan hukum tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menko Kumham Imipas, ia menyebut memiliki tugas untuk memberikan pemahaman kepada presiden mengenai putusan pengadilan, konsekuensi hukum, serta implikasi dari perkara yang menjadi perhatian publik.
"Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan," ungkap Yusril.
Pernyataan Yusril tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah persoalan, termasuk polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Selain itu, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
"Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menolak permohonan pengunduran diri tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan. Dengan demikian, pernyataan itu belum menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perbedaan pandangan mengenai rencana pembuktian ijazah melalui PTUN pun menjadi sorotan. Di satu sisi, Gibran disebut ingin menggunakan jalur pengadilan untuk menjelaskan keabsahan dokumennya. Namun, Yusril menilai langkah tersebut perlu mempertimbangkan putusan MA yang telah ada serta kemungkinan upaya hukum yang masih tersedia sesuai ketentuan.
