Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.729.876.
Penetapan UMP Jakarta 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Dokumen itu telah ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai dasar pemberlakuan besaran upah minimum di Ibu Kota.
Dengan keputusan tersebut, pekerja di Jakarta akan mendapatkan penyesuaian upah minimum pada 2027. Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan pengupahan tahunan yang menentukan batas minimum upah bagi pekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Pramono menjelaskan, penetapan besaran UMP 2027 tidak dilakukan secara sepihak. Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu melalui pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelum akhirnya menetapkan angka kenaikan yang tercantum dalam keputusan gubernur tersebut.
Proses pembahasan itu menjadi bagian penting dalam menentukan besaran kenaikan upah. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus memperhatikan kondisi dunia usaha di Jakarta.
Pramono menyebut kenaikan UMP 2027 merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Menurutnya, penetapan upah minimum harus memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.
Kenaikan sebesar 7,1 persen tersebut membuat UMP Jakarta bertambah lebih dari Rp400 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, pertimbangan terhadap keberlangsungan usaha juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar penyesuaian upah tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha sehingga aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja dapat terus berjalan.
Melalui penetapan UMP 2027 ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan upayanya mencari keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan usaha. Besaran upah minimum yang baru tersebut menjadi acuan pengupahan di Jakarta untuk tahun 2027 sesuai keputusan gubernur yang telah ditandatangani Pramono Anung.