JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kawasan hutan kota Universitas Indonesia tetap dipertahankan. Ia ingin area tersebut terus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Bahkan Pramono berencana menjadikannya kebun raya apabila pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan kota akan ruang hijau yang lebih luas.
Pramono mengatakan pihak UI memiliki keinginan untuk menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut. Perguruan tinggi dinilai menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola kawasan hutan kota. Beban pengelolaan yang cukup berat menjadi salah satu alasan. Pemprov DKI Jakarta menyambut baik niat tersebut.
“Jadi intinya begini, ada keinginan dari UI untuk menyerahkan pengelolaannya itu kepada DKI Jakarta karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat,” kata Pramono.
Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan menerima pengelolaan hutan kota UI. Jakarta sedang memerlukan ruang terbuka hijau dalam jumlah yang lebih banyak. Pramono menyatakan setuju sekali dengan usulan Rektor UI. Apabila DKI yang mengelola, maka luas ruang terbuka hijau Jakarta akan semakin besar.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan. Secara prinsip, bahkan Jakarta sedang memerlukan ruang terbuka hijau lebih banyak. Dan saya setuju sekali dengan Rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar,” ujarnya.
Meski menyambut baik penyerahan pengelolaan, Pramono menegaskan penolakannya terhadap perubahan peruntukan. Ia tidak setuju apabila hutan kota UI dialihkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kawasan tersebut tetap harus dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Sikap ini disampaikan secara tegas. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi tersebut berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing memiliki luas sekitar 2 hektare. Persiapan lokasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Sosial.
Pramono menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak ingin mengambil alih kewenangan tersebut. Penyediaan lokasi alternatif menjadi bentuk dukungan tanpa mengorbankan hutan kota UI. Koordinasi dengan pusat sudah dilakukan sebelumnya.
Meski menolak penggunaan hutan kota UI untuk Sekolah Rakyat, Pramono memastikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Pemprov DKI Jakarta mendukung program Sekolah Rakyat. Dukungan diwujudkan melalui penyediaan sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan wilayah lainnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah.
Hutan kota UI dinilai penting untuk dijaga kelestariannya. Pramono berharap kawasan tersebut tetap menjadi ruang terbuka hijau. Rencana menjadikannya kebun raya muncul apabila pengelolaan beralih ke Pemprov DKI. Jakarta akan memperoleh tambahan RTH yang signifikan. Keinginan UI untuk menyerahkan pengelolaan disambut positif. Pramono memahami bahwa mengelola hutan kota bukanlah tugas utama perguruan tinggi. Beban tersebut dinilai cukup berat bagi institusi pendidikan. Pemprov DKI siap mengambil alih dengan tujuan memperluas ruang hijau.
Sikap tidak setuju terhadap alih fungsi untuk Sekolah Rakyat disampaikan bersamaan dengan dukungan terhadap program tersebut. Dua lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur sudah disiapkan. Masing-masing seluas sekitar 2 hektare. Koordinasi dengan Menteri Sosial menjadi dasar persiapan.