Foto: AFP/Roslan Rahman
Pemerintah Singapura memberikan subsidi bagi warganya yang mengalami gangguan pernapasan. Masalah kesehatan tersebut dipicu oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap berasal dari sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Negara kota tersebut terdampak kabut asap yang melintas batas negara. Karhutla di Indonesia menghasilkan asap yang menyebar hingga ke Singapura. Gangguan kesehatan akibat polusi udara meningkat di kalangan warga. Pemerintah merespons dengan mengaktifkan skema bantuan medis. Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung menyampaikan keterangan resmi. Ia merinci jenis penyakit yang masuk dalam skema subsidi.
“Rinitis alergi, asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernapasan atas, dan komplikasinya,” menurut pernyataan Ong Ye Kung melalui situs resmi Kementerian Kesehatan Singapura. Daftar tersebut mencakup gangguan pernapasan dan mata yang umum terjadi akibat asap.
Dengan adanya subsidi, masyarakat Singapura hanya perlu membayar maksimal 10 dolar Singapura. Nilai tersebut setara sekitar Rp 140 ribu. Biaya pengobatan untuk penyakit terkait kabut asap menjadi jauh lebih ringan. Skema ini diharapkan mendorong warga segera berobat tanpa khawatir soal biaya. Khusus bagi warga berusia 67 tahun ke atas, beban biaya lebih rendah lagi. Mereka hanya diminta membayar 5 dolar Singapura. Kelompok lansia mendapatkan perhatian khusus karena lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian dari kebijakan ini.
Skema subsidi kabut asap bukan kali pertama diterapkan di Singapura. Negara tersebut terakhir kali mengaktifkannya pada 2015. Saat itu, asap dari kebakaran hutan menyelimuti Asia Tenggara selama berminggu-minggu. Kondisi kabut asap beracun saat itu sangat parah dan berlangsung lama. Dampak kabut asap pada 2015 tercatat cukup serius. Jumlah penyakit terkait pernapasan meningkat signifikan. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup untuk melindungi anak-anak. Sejumlah penerbangan juga dibatalkan akibat jarak pandang yang buruk. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah Singapura. Kini, dengan kembali aktifnya skema subsidi, pemerintah ingin mencegah dampak kesehatan yang lebih luas. Warga yang mengalami gejala gangguan pernapasan didorong untuk segera memeriksakan diri. Biaya yang disubsidi membuat akses layanan kesehatan lebih terjangkau. Deteksi dan pengobatan dini menjadi fokus utama.
Selain subsidi pengobatan, langkah lain juga diambil untuk melindungi pekerja. Kongres Serikat Pekerja Nasional Singapura mengumumkan bantuan tambahan. Pekerja transportasi umum dan kurir dapat menerima masker N95 secara gratis. Pengumuman tersebut disampaikan pada Senin (12/10/2026). Pekerja transportasi umum dan kurir termasuk kelompok yang sering terpapar udara luar. Aktivitas mereka menuntut mobilitas tinggi di tengah kondisi asap. Pemberian masker N95 gratis menjadi bentuk perlindungan langsung. Langkah ini melengkapi skema subsidi kesehatan yang sudah diumumkan pemerintah.
Kabut asap lintas batas kembali menjadi isu serius di kawasan Asia Tenggara. Singapura sebagai negara yang terdampak mengambil langkah konkret untuk melindungi warganya. Subsidi pengobatan dan distribusi masker menjadi respons cepat. Kerja sama regional dalam penanganan karhutla tetap menjadi harapan jangka panjang. Dengan hanya membayar 10 dolar Singapura atau 5 dolar bagi lansia, warga mendapatkan akses pengobatan yang lebih mudah. Daftar penyakit yang ditanggung mencakup berbagai gangguan akibat asap. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak kesehatan kabut asap. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan.
Pengalaman 2015 menjadi pengingat bahwa kabut asap dapat mengganggu berbagai sektor. Tidak hanya kesehatan, pendidikan dan transportasi juga terdampak. Dengan mengaktifkan kembali skema subsidi, Singapura berupaya meminimalkan risiko serupa. Kewaspadaan tetap dijaga selama musim karhutla berlangsung. Pernyataan Menteri Kesehatan Ong Ye Kung menjadi acuan resmi bagi warga. Mereka yang mengalami gejala sesuai daftar penyakit dapat memanfaatkan fasilitas bersubsidi. Di sisi lain, pekerja di sektor transportasi dan kurir mendapatkan perlindungan tambahan berupa masker. Sinergi antara pemerintah dan serikat pekerja terlihat jelas.
