Memuat berita

RUU Perampasan Aset Disepakati Dibawa ke Paripurna DPR, Selangkah Lagi Menuju Pengesahan

18 November 2026
5

Pemerintah dan DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat guna mendapatkan keputusan akhir.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11). Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah agar rancangan undang-undang tersebut dapat melanjutkan proses pembahasan ke tahap berikutnya.

Sebagai pimpinan rapat, Dasco terlebih dahulu menjelaskan bahwa tahap selanjutnya merupakan pembicaraan tingkat dua, yakni pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR. Ia kemudian meminta jawaban dari peserta rapat mengenai persetujuan untuk membawa naskah rancangan undang-undang tersebut ke forum pengambilan keputusan.

Pertanyaan Dasco langsung mendapat respons dari peserta rapat. Anggota Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah yang hadir menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua.

Setelah mendapatkan persetujuan, Dasco mengetukkan palu sebagai tanda bahwa rapat menyepakati kelanjutan proses legislasi tersebut. Keputusan itu disambut tepuk tangan peserta rapat, menandai berakhirnya pembahasan pada tahap tersebut.

Dengan persetujuan Komisi III dan pemerintah, RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu penjadwalan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dalam forum tersebut, rancangan undang-undang akan memasuki pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan oleh DPR bersama pemerintah.

RUU Perampasan Aset mengatur upaya perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Kehadiran aturan khusus ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai instrumen hukum yang dapat digunakan negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Meski telah memperoleh persetujuan untuk dilanjutkan, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang. Pengesahannya masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR. Hasil pembicaraan tingkat dua itulah yang akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset dapat disetujui menjadi undang-undang.

Tag

Memuat tag berita...