Foto: Www.keadilan.id
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan memuat penegasan mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, ketentuan tersebut akan merujuk pada aturan pidana mati yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan membentuk ketentuan hukuman baru.
Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset tidak dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pemidanaan mati secara tersendiri. Pengaturan mengenai pidana mati tetap mengikuti ketentuan yang sudah berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sehingga RUU tersebut lebih menegaskan keterkaitan dengan kerangka hukum pidana nasional.
Ia juga menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak akan mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati secara terpisah. Apabila pidana tersebut dijatuhkan dalam perkara tertentu, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
Pembahasan mengenai hukuman mati bagi koruptor menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar, sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelakunya.
Selain tindak pidana korupsi, cakupan RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk menjangkau sejumlah kejahatan lain yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Di antaranya penipuan dan penggelapan, termasuk praktik skema Ponzi serta investasi fiktif yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi banyak korban.
Skema Ponzi merupakan praktik penghimpunan dana yang menggunakan uang dari peserta atau investor baru untuk membayar keuntungan kepada peserta sebelumnya. Sementara itu, investasi fiktif biasanya menawarkan kegiatan atau keuntungan investasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, terutama ketika melibatkan banyak korban dan dana dalam jumlah signifikan.
Melalui perluasan cakupan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan kejahatan yang menghasilkan keuntungan ilegal. Perampasan aset menjadi instrumen penting untuk menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang nantinya ditetapkan.
Namun, penerapan aturan tersebut tetap membutuhkan kejelasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijangkau, hubungan antara aset dan perbuatan pidana, serta prosedur hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak para pihak. Pengaturan yang jelas diperlukan agar upaya pemulihan aset berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan proses hukum.
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan dan disahkan pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan tenggat pembahasan yang ditetapkan hingga 15 Desember 2026.
Target percepatan itu menunjukkan dorongan DPR untuk segera menuntaskan regulasi yang telah menjadi perhatian dalam agenda pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset. Meski demikian, pengesahan RUU tetap bergantung pada penyelesaian pembahasan substansi serta proses legislasi yang harus dilalui.
Jika nantinya disahkan, RUU Perampasan Aset akan menjadi salah satu instrumen hukum yang diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam menangani kekayaan hasil tindak pidana. Publik kini menantikan bagaimana ketentuan tersebut dirumuskan secara terperinci, termasuk batas penerapan, prosedur perampasan, dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.
