Foto: Centralbatam
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara menanggapi isu yang menyebut dirinya berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia. Dasco dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyebutnya sebagai berita bohong atau hoaks.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, Kamis (5/11), Dasco menilai kemunculan isu pencalonan dirinya sebagai cawapres merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.
Ia kemudian kembali menegaskan bahwa kabar mengenai dirinya yang akan menjadi pendamping Prabowo dalam kontestasi politik mendatang tidak benar. Dasco bahkan secara terbuka menyebut isu tersebut sebagai hoaks.
"Ada upaya pengalihan isu, saya pastikan itu hoax!" tambahnya.
Sebelumnya, wacana mengenai sejumlah nama yang berpotensi menjadi calon wakil presiden beredar di tengah masyarakat. Selain Dasco, nama Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut disebut dalam spekulasi tersebut.
Kemunculan wacana itu tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang setelah muncul pembicaraan mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut menjadi perbincangan di parlemen maupun ruang publik, terutama setelah adanya sorotan terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, Dasco menegaskan bahwa kabar pencalonan dirinya sebagai cawapres bukanlah informasi yang benar. Ia justru mengaitkan kemunculan isu tersebut dengan dugaan upaya menggeser perhatian publik dari persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan.
Pernyataan Dasco menambah dinamika perbincangan politik nasional, terutama di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai posisi wakil presiden dan isu dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Meski demikian, bantahan Dasco menjadi penegasan bahwa kabar mengenai dirinya yang akan maju sebagai cawapres tidak dapat dianggap sebagai informasi resmi.
