Presiden RI Prabowo Subianto meminta setiap daerah memiliki gudang logistik dan persediaan pangan yang cukup untuk menghadapi kondisi darurat, terutama ketika bencana melanda. Menurut Prabowo, kesiapan logistik harus menjadi bagian penting dari sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah muncul persoalan terkait ketersediaan logistik saat gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap kondisi gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kosong ketika bencana terjadi.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat respons pada masa awal bencana. Padahal, fase awal setelah bencana merupakan periode penting ketika masyarakat terdampak membutuhkan makanan, air, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, Prabowo meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan yang dikirim dari pemerintah pusat ketika bencana terjadi. Setiap daerah diharapkan memiliki cadangan logistik sendiri sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi tanpa menunggu distribusi dari daerah lain.
Prabowo mengatakan pemerintah pusat akan membantu setiap provinsi membangun dan menyiapkan gudang logistik beserta persediaan makanan. Pengelolaan gudang tersebut nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
Menurutnya, keberadaan lumbung pangan bukan hanya berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kondisi normal. Persediaan tersebut juga memiliki fungsi strategis ketika daerah menghadapi bencana yang dapat mengganggu distribusi bahan makanan dan kebutuhan pokok.
Sistem logistik yang kuat dinilai semakin penting bagi wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi. Ketika akses jalan, jembatan, pelabuhan, atau jalur distribusi terputus akibat bencana, bantuan dari luar daerah dapat membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi.
Dengan adanya cadangan di tingkat daerah, pemerintah dapat memberikan respons awal secara lebih cepat sambil menunggu dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman logistik dari luar wilayah pada saat situasi darurat.
Dalam kunjungannya ke NTT, Prabowo juga mengecek penyaluran bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten yang terdampak gempa. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan dampak bencana di wilayah masing-masing.
Prabowo menegaskan dana tersebut harus digunakan secara khusus untuk kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.
Pengawasan terhadap penggunaan bantuan menjadi penting karena dana tersebut merupakan dukungan pemerintah untuk mempercepat penanganan kondisi darurat. Kebutuhan masyarakat di lapangan harus menjadi prioritas dalam setiap penggunaan anggaran.
Pengalaman penanganan gempa NTT juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan daerah menghadapi bencana. Selain infrastruktur fisik, ketersediaan logistik dan mekanisme distribusi harus dipastikan sejak sebelum bencana terjadi.
Prabowo ingin setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk bergerak cepat pada jam-jam pertama setelah bencana. Persediaan makanan dan kebutuhan dasar yang tersedia di daerah diharapkan dapat menjadi penyangga sebelum bantuan dalam skala lebih besar tiba.
Kebijakan tersebut sekaligus menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana, bukan sekadar tindakan setelah bencana terjadi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan rantai pasok kebutuhan dasar tetap berjalan meski infrastruktur mengalami kerusakan.
Dengan arahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mulai memperkuat sistem pergudangan dan cadangan pangan masing-masing. Bagi Prabowo, kesiapan logistik bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut kecepatan negara dalam melindungi masyarakat ketika menghadapi keadaan darurat.